Barsela24news | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi dan perlindungan sosial, kini justru menghadapi sorotan tajam publik. Di berbagai daerah, gelombang demontrasi mulai bermunculan.
Isunya beragam; dugaan kasus keracunan massal, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga menu yang tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan.
Dari harapan menjadi kecemasan
MBG sejatinya hadir sebagai program strategis negara untuk menjawab persoalan stunting dan ketimpangan akses pangan. Namun disejumlah wilayah, laporan orang tua dan pihak sekolah menyebutkan adanya siswa yang mengalami mual, muntah, hingga pusing setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan.
Meski belum semua kasus terkonfirmasi sebagai keracunan massal oleh otoritas kesehatan, presepsi publik sudah terlanjur terbentuk; ada yang tidak beres dalam rantai distribusi dan pengawasan.
Menu tak sesuai, porsi menyusut
Selain isu kesehatan, protes juga muncul karena menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Dalam sosialisasi awal. MBG disebut mengandung unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah dalam porsi cukup.
Namun dilapangan, sejumlah penerima manfaat mengeluhkan:
• Porsi terlalu kecil
• Lauk hewan jarang muncul
• Menu monoton
• Kualitas bahan dipertanyakan
Dibeberapa daerah bahkan muncul tudingan bahwa porsi menyusut dari waktu ke waktu. Jika benar terjadi, ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh isu transparansi anggaran
Dimana letak masalahnya?
Ada beberapa titik rawan dalam pelaksanaan MBG:
1. Pengadaan bahan baku: apakah sudah melalui standar keamanan pangan
2. Proses memasak dan penyimpanan: apakah memenuhi standar higenis?
3. Distribusi: apakah ada jeda waktu terlalu lama sebelum makanan dikonsumsi?
4. Pengawasan anggaran: apakah dana benar-benar terserap sesuai peruntukannya?
Program sebesar MBG tentu melibatkan banyak pihak, dari pusat hingga daerah, dari penyedia katering hingga satuan Pendidikan. Tanpa sistem kontrol yang ketat, celah penyimpangan bisa saja terjadi.
Demontrasi sebagai Alarm Sosial
Gelombang demo bukan sekedar aksi marah-marah di jalan. Ia adalah alarm sosial. Ketika orang tua turun menyuarakan kekhawatiran, itu artinya kepercayaan mulai terkikis.
Negara perlu menjawab dengan, Audit terbuka, transparansi menu dan anggaran, evaluasi peyedia layanan dan mekanisme pengaduan yang responsif.
Menutup-nutupi masalah justru akan memperbesar ketidakpercayaan.
MBG harus diselamatkan, bukan dibiarkan rusak
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak programnya. Justru sebaliknya, publik ingin program ini berjalan benar, aman dan sesuai tujuan.
Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan. Mereka adalah generasi yang harus dilindungi. Jika ada kasus keracunan, harus diusut tuntas, jika ada pengurangan kualitas dan kuantitas, harus dibuka terang.
Karena pada akhirnya pertanyaannya sederhana; Apakah MBG benar-benar menjadi solusi gizi nasional, atau hanya sekedar proyek besar dengan pengawasan kecil?
Jika gelombang demo terus membesar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tapi kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan anggaran publik. (Red)
Oleh: Ahmad S A.Md Koordinator Lembaga Study Profesi Indonesia (LSPI)
