MATARAM NTB, 14 Oktober 2026 - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Khaerol Khatoni, menaruh perhatian terhadap dugaan tindakan kekerasan dan tindakan represif yang terjadi saat aksi demonstrasi di Palembang.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena penanganan aksi demonstrasi seharusnya mengedepankan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan terhadap keselamatan seluruh pihak yang terlibat.
M. Khaerol Khatoni menilai bahwa setiap dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi massa perlu mendapatkan perhatian serius. Penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap dugaan tindakan represif harus ditelusuri secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab perlu diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Setiap dugaan kekerasan dalam penanganan aksi massa harus menjadi perhatian bersama. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang wajib dihormati, sementara pengamanan harus dilakukan secara profesional dan proporsional,” demikian pernyataan yang dapat disampaikan dalam menanggapi persoalan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak terkait untuk menjelaskan kronologi kejadian, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta memastikan bahwa hak-hak peserta aksi tetap terlindungi.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, perhatian terhadap persoalan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap demokrasi dan penegakan hukum. Kritik terhadap dugaan tindakan kekerasan perlu ditempatkan dalam kerangka pengawasan publik yang konstruktif, dengan tetap mengedepankan fakta dan proses klarifikasi.
M. Khaerol Khatoni berharap agar setiap peristiwa yang berkaitan dengan dugaan kekerasan saat demonstrasi dapat ditangani secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap prosedur pengamanan aksi juga diperlukan agar kejadian serupa dapat dicegah pada masa mendatang.
Menjaga demokrasi berarti memastikan bahwa kebebasan berpendapat dihormati, keselamatan masyarakat dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani berdasarkan fakta. (BR)
