LOMBOK TENGAH, NTB — Masa depan MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika memasuki babak penting. Setelah lima kali menjadi tuan rumah sejak 2022, Indonesia kini dihadapkan pada pertanyaan strategis: apakah penyelenggaraan balapan kelas dunia ini akan berlanjut setelah kontrak berakhir pada 2026, dan bagaimana memastikan manfaat ekonominya sebanding dengan biaya yang harus ditanggung?
Persoalan tersebut bukan semata urusan olahraga. Di dalamnya terdapat kepentingan pariwisata, investasi negara, keberlanjutan bisnis BUMN, serta harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap dampak ekonomi yang nyata.
Pada Jumat, 9 Oktober 2026, Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka, menegaskan bahwa keputusan perpanjangan kontrak belum ditetapkan pemerintah Indonesia. Meski Dorna Sports menyatakan kesediaan melanjutkan seri Mandalika hingga 2031, keputusan dari pihak Indonesia masih memerlukan pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Prestasi meningkat, tetapi pekerjaan rumah belum selesai
MotoGP Mandalika memiliki sejumlah capaian yang layak diperhitungkan. Berdasarkan publikasi resmi ITDC pada 31 Maret 2026, penyelenggaraan MotoGP 2025 mencatat 140.324 penonton, meningkat sekitar 15,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
ITDC juga melaporkan estimasi dampak ekonomi nasional sebesar Rp4,96 triliun berdasarkan studi Lembaga Teknologi Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB). Selama penyelenggaraan, lebih dari 600 UMKM lokal dilibatkan dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap, dengan 67 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.
Angka-angka tersebut menjadi indikator bahwa MotoGP memiliki daya tarik dan potensi ekonomi yang besar. Namun, angka dampak ekonomi nasional tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keuntungan bersih ITDC, pendapatan pemerintah daerah, atau uang yang masuk ke kantong masyarakat.
Di sinilah evaluasi yang lebih mendalam dibutuhkan.
Berapa nilai tambah yang benar-benar tinggal di NTB? Seberapa besar peningkatan pendapatan UMKM setelah dikurangi biaya operasional? Berapa penerimaan pajak yang diperoleh daerah? Dan bagaimana manfaat tersebut dibandingkan dengan keseluruhan biaya penyelenggaraan?
Pertanyaan itu bukan untuk menafikan prestasi Mandalika, melainkan untuk memastikan bahwa keberhasilan sebagai tuan rumah juga menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi daerah.
Hosting fee: biaya besar yang harus dihitung secara terbuka
Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan MotoGP adalah hosting fee, yakni biaya komitmen yang dibayarkan kepada pemegang hak penyelenggaraan sesuai perjanjian.
Pada 12 Agustus 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan persoalan hosting fee untuk pelaksanaan MotoGP 2026 telah dituntaskan sehingga balapan tahun ini dapat berlangsung sesuai rencana. Namun, penyelesaian kewajiban untuk penyelenggaraan 2026 tidak otomatis berarti persoalan biaya untuk kontrak berikutnya telah selesai.
Untuk periode setelah 2026, pemerintah perlu menilai struktur biaya, skema pembiayaan, risiko perubahan nilai kontrak, serta pembagian tanggung jawab antarpihak.
Jika dana publik ikut menanggung biaya, transparansi menjadi semakin penting. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai besaran kewajiban yang relevan, sumber pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab, serta indikator manfaat yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Nilai hosting fee dan rincian kewajiban kontrak baru belum dapat dipastikan hanya dari informasi yang tersedia dalam pemberitaan tersebut. Karena itu, angka maupun skema yang belum diumumkan secara resmi tidak sepatutnya diperlakukan sebagai fakta.
Kontrak 2027–2031: bukan sekadar memperpanjang kalender balap
Rencana kelanjutan MotoGP hingga 2031 membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi dalam kalender balap internasional. Namun, kesediaan Dorna tidak sama dengan keputusan final pemerintah Indonesia.
Menurut keterangan ITDC yang diberitakan pada 9 Oktober 2026, pembahasan perlu melibatkan antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, Danantara, serta kemungkinan Pemerintah Provinsi NTB.
Artinya, keputusan tersebut menyangkut lebih dari kesiapan sirkuit. Ada pertimbangan keuangan, tata kelola BUMN, kepentingan pariwisata, dan risiko jangka panjang yang harus diperhitungkan.
Kontrak baru sebaiknya disertai target kinerja yang terukur, evaluasi biaya dan manfaat, serta mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberlanjutan MotoGP tidak hanya bergantung pada antusiasme publik, tetapi juga pada kelayakan ekonomi dan kemampuan penyelenggara memenuhi kewajibannya.
Mandalika harus memberi manfaat lebih luas bagi NTB
MotoGP telah memberikan panggung internasional bagi Lombok. Namun, pengembangan Mandalika tidak boleh berhenti pada keberhasilan menyelenggarakan balapan selama tiga hari.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana arus wisatawan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar kawasan sirkuit: memperkuat hotel dan homestay milik masyarakat, memperluas pasar produk UMKM, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta meningkatkan kunjungan wisatawan di luar periode MotoGP.
Pemerintah daerah dan pengelola kawasan juga perlu memperkuat data evaluasi agar manfaat ekonomi dapat diukur secara konsisten dari tahun ke tahun. Publikasi hasil evaluasi akan membantu masyarakat memahami apa yang telah dicapai, apa yang belum berhasil, dan apa yang harus diperbaiki.
Dengan pendekatan tersebut, MotoGP dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata jangka panjang, bukan satu-satunya tumpuan promosi NTB.
Kesimpulan: keputusan harus berbasis data, bukan sekadar gengsi
Mandalika memiliki prestasi yang nyata dalam menarik penonton dan memperkuat eksposur Indonesia di panggung olahraga dunia. Pada saat yang sama, kontrak yang berakhir pada 2026 menghadirkan momentum untuk menilai kembali model pembiayaan dan manfaat penyelenggaraan.
Memperpanjang kontrak bukan semata soal mempertahankan kebanggaan menjadi tuan rumah. Tidak melanjutkan pun bukan keputusan yang semestinya diambil tanpa perhitungan atas manfaat yang telah terbentuk.
Yang dibutuhkan adalah keputusan transparan, berbasis data, dan mempertimbangkan kepentingan nasional maupun masyarakat NTB.
Mandalika kini berada di persimpangan: mempertahankan momentum global dengan perhitungan yang matang, sekaligus memastikan bahwa prestasi di lintasan benar-benar berbuah kesejahteraan di luar sirkuit.
Redaksi
