Sumbawa, 30 Oktober 2026 - Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa menyampaikan keprihatinan dan mempertanyakan secara serius adanya informasi penghapusan atau peng-0-an anggaran Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah melalui proses pembahasan panjang, final, dan telah disahkan melalui KETOK PALU menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
Informasi yang kami terima dari masyarakat di beberapa kecamatan, sejumlah program POKIR yang merupakan aspirasi langsung dari hasil reses dewan, musrenbang dusun dan desa, yang menyangkut pembangunan jalan lingkungan, irigasi pertanian, bantuan pemberdayaan UMKM, bantuan kelompok tani dan pemuda, tiba-tiba hilang atau di-0-kan dalam perjalanan pelaksanaan anggaran.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa, Sahruddin Sandy LB (Bang Sandy), menyampaikan bahwa hal ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat.
"Kami sebagai masyarakat sangat membutuhkan semua pembangunan dan pemberdayaan itu. Pembahasan dewan terhadap jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat sudah FINAL, sudah KETOK PALU. Lalu di perjalanan dihentikan dan di-0-kan. Ini ada apa? Sebagai masyarakat kami kecewa dengan tata kelola negara ini. Kami mengadu kepada Allah SWT," ujar Bang Sandy di Sumbawa.
"Seingat kami, pembahasan anggaran sudah sesuai dengan Permendagri. Jika sudah final, harusnya dilaksanakan, bukan dihilangkan. Masyarakat kecil yang jadi korban," lanjutnya.
LANDASAN HUKUM POKIR YANG WAJIB DIPATUHI:
Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa mengingatkan semua pihak bahwa POKIR memiliki landasan hukum yang kuat dan bukan kebijakan liar:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 55 huruf a, menyebutkan fungsi anggaran DPRD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 2 dan Pasal 90, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pasal 78 ayat (1) huruf i dan Pasal 178 ayat (1) sampai (7), yang secara eksplisit menempatkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan RKPD, dan wajib diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD.
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Artinya, ketika POKIR sudah masuk SIPD, dibahas oleh TAPD dan Badan Anggaran, disepakati dalam Rapat Paripurna dan disahkan menjadi Perda APBD, maka POKIR tersebut sudah menjadi hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
KEJANGGALAN PROSEDUR JIKA DI-0-KAN SETELAH KETOK PALU:
Menurut kajian MPC Pemuda Pancasila Sumbawa, peng-0-an POKIR setelah pengesahan APBD tanpa melalui mekanisme Perubahan APBD adalah cacat prosedur dan janggal:
Pertama, Melanggar Asas Kepastian Hukum. Perda APBD adalah produk hukum. Merubah atau menghapus isinya di luar mekanisme Perda Perubahan APBD melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10.
Kedua, Melanggar Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 PP No.12/2019 menyebutkan setiap pergeseran anggaran harus melalui persetujuan DPRD dan mekanisme yang sah. Penghapusan sepihak tidak dibenarkan.
Ketiga, Merugikan Masyarakat. POKIR adalah jembatan kebutuhan riil masyarakat desa dengan kebijakan pembangunan. Jika dihapus, yang hilang adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan.
TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN TIPIKOR SESUAI KUHP BARU:
Sebagai organisasi yang cinta hukum, Pemuda Pancasila Sumbawa meminta agar persoalan ini dilihat juga dari potensi pelanggaran hukum, jika terdapat unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang:
Sejak tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru, UU Nomor 1 Tahun 2023, resmi berlaku. Delik korupsi yang dulu diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, kini telah dikodifikasi ke dalam KUHP Baru.
Pasal-pasal yang relevan untuk dikaji oleh Aparat Penegak Hukum adalah:
1. Pasal 603 KUHP (pengganti Pasal 2 UU Tipikor): Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda.
2. Pasal 604 KUHP (pengganti Pasal 3 UU Tipikor): Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana yang sama.
3. Pasal 605 dan 606 KUHP: Mengatur tentang suap dan gratifikasi kepada pejabat publik.
Unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 604 adalah adanya pejabat yang memiliki kewenangan, menyalahgunakan kewenangan tersebut, dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dibuktikan melalui audit resmi BPK atau BPKP.
Kami tidak menuduh siapapun, namun kami meminta agar Aparat Penegak Hukum melakukan telaah. Jika POKIR di-0-kan lalu anggarannya dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai RKPD atau ada praktik jual-beli POKIR agar tidak di-0-kan, maka patut diduga ada penyalahgunaan wewenang.
TUNTUTAN RESMI MPC PEMUDA PANCASILA KABUPATEN SUMBAWA:
Berdasarkan hal tersebut, kami MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap dan menuntut:
1. Mendesak Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Bupati Sumbawa serta Ketua TAPD Kabupaten Sumbawa untuk membuka secara transparan kepada publik, apa dasar hukum, berita acara, dan alasan rasional peng-0-an POKIR yang sudah KETOK PALU tersebut. Masyarakat berhak tahu.
2. Mendesak Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagai APIP dan BPK RI Perwakilan NTB untuk segera melakukan audit khusus dan investigatif terhadap penghapusan dan pergeseran anggaran POKIR pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025-2026.
3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap tata kelola POKIR di Kabupaten Sumbawa, karena isu POKIR menjadi salah satu titik rawan korupsi yang menjadi atensi nasional.
4. Meminta Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk memeriksa potensi maladministrasi dalam pelayanan penganggaran yang merugikan masyarakat.
5. Jika dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada penjelasan resmi dan transparan, maka MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa akan melakukan aksi damai dan pelaporan resmi ke Aparat Penegak Hukum serta Ombudsman sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Sumbawa.
Pemuda Pancasila lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami tidak akan diam ketika hak pembangunan masyarakat Sumbawa dihilangkan secara tidak jelas. POKIR itu bukan angka di atas kertas, POKIR itu adalah jalan usaha tani yang akan dilalui petani, irigasi untuk sawah, bantuan untuk pemuda dan UMKM agar bisa hidup.
Jangan permainkan nasib rakyat Sumbawa. Kami akan kawal sampai tuntas.
Laporan (BR)
