Analisis Hukum Oleh: Irwan Safari, Ketua Mabincab PC PMII Lombok Timur
Lombok Timur, NTB — Polemik pengelolaan BUMD, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), belakangan ini menjadi sorotan publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah dugaan keterlibatan pihak luar dalam menanggapi aspirasi warga. Irwan Safari, Ketua Mabincab PC PMII Lombok Timur, menyoroti aspek hukum dari praktik tersebut.
"Secara hipotetis, jika terbukti seorang Direktur BUMD melibatkan ormas untuk pengamanan hingga menghalangi aksi unjuk rasa, hal itu berpotensi melanggar aturan hukum sekaligus dalam tiga ranah," tegas Irwan Safari.
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Direktur BUMD adalah pejabat publik yang dilarang bertindak sewenang-wenang. Pengamanan resmi adalah wewenang kepolisian, jika fungsi ini dialihkan kepada ormas, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
"Kewenangan tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki mandat hukum. Itu prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Irwan.
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pasal 7 menegaskan: instansi yang dituju wajib menerima aspirasi dan tidak boleh menghalanginya. Pasal 18 menyebut, siapa pun yang menghalangi dengan kekerasan atau intimidasi dapat dipidana hingga 1 tahun 6 bulan penjara.
"Jika ormas beraksi atas perintah pejabat, maka pemberi perintah juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum tidak memandang siapa pelaksana, tetapi siapa yang memberi arahan," tambahnya.
Permendagri No. 37 Tahun 2018 mewajibkan Direksi BUMD menjaga profesionalitas dan tidak menimbulkan konflik sosial. Melibatkan ormas untuk menghadang warga dapat dinilai memicu ketegangan horizontal — bertentangan dengan tugas utama BUMD yang melayani masyarakat.
"Analisis ini bersifat hipotetis. Namun, masyarakat berhak menuntut kejelasan: apakah setiap kebijakan di BUMD kita berjalan di jalur hukum? Aspirasi warga adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalangi dengan cara apa pun."
Laporan: Riyan
