Jakarta,– Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram menjadi perhatian publik. Fatwa ini menjadi peringatan serius terhadap semakin luasnya peredaran vape, terutama di kalangan generasi muda.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, MUI menegaskan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta aktivitas produksi dan perdagangan vape.
Keputusan ini menempatkan persoalan vape bukan sekadar urusan gaya hidup, melainkan menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan generasi muda, dan pengawasan terhadap peredaran zat berbahaya.
Fatwa MUI semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengawasan rokok elektrik. Jangan sampai peredaran vape semakin meluas sementara pengawasan terhadap kandungan produk, distribusi, dan konsumennya berjalan lemah.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap produsen, distributor, toko penjualan, hingga peredaran vape melalui platform digital.
Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan, BNN, dan aparat penegak hukum perlu memperjelas langkah pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Hal yang tidak kalah penting adalah perlindungan anak dan remaja. Kemudahan mendapatkan produk vape dan berkembangnya tren penggunaan rokok elektrik harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai generasi muda menjadi sasaran pasar industri yang berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak ketergantungan nikotin dan risiko kesehatan.
MUI juga mendorong pemerintah dan DPR RI untuk menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta ketentuan sanksinya.
Namun, fatwa keagamaan tidak otomatis menjadi larangan pidana. Karena itu, diperlukan langkah legislasi dan kebijakan pemerintah agar pengaturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah mengambil langkah konkret. Apakah fatwa haram vape akan menjadi pintu masuk pembenahan pengawasan dan perlindungan masyarakat, atau justru berhenti sebagai pernyataan moral tanpa tindakan nyata?
Perlindungan generasi muda seharusnya tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis dan derasnya peredaran produk rokok elektrik. (Tim/Red)
