Aceh,- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen strategis Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pengelolaan BUMD tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut pandangan saya, terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
1. Pengelolaan BUMD harus profesional.
BUMD bukan tempat pembagian jabatan atau kepentingan kelompok. Pengangkatan direksi dan komisaris harus berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan profesional, bukan semata-mata kedekatan politik atau kepentingan tertentu.
2. Penyertaan modal pemerintah harus dipertanggungjawabkan.
Setiap penggunaan APBA untuk penyertaan modal BUMD harus memiliki dasar hukum, kajian kelayakan usaha, perencanaan yang matang, serta target keuntungan dan kontribusi nyata terhadap PAD. Jangan sampai BUMD justru menjadi beban keuangan daerah.
3. Transparansi dan pengawasan harus diperkuat.
Laporan keuangan, penggunaan modal, kerja sama investasi, pengadaan barang dan jasa, serta kinerja perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan lembaga pengawasan harus menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangannya.
4. Pengelola BUMD harus memahami konsekuensi hukum.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, korporasi termasuk BUMD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur dan persyaratan hukum.
Penyalahgunaan kewenangan, korupsi, suap, manipulasi laporan keuangan, transaksi fiktif, serta penyalahgunaan aset perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban tersebut dapat menjangkau individu maupun korporasi, sesuai peran dan keterlibatannya.
5. Ada sanksi pidana maupun nonpidana.
Apabila terjadi pelanggaran, konsekuensi hukumnya dapat berupa:
- Pidana: penjara, denda, dan pidana tambahan sesuai jenis tindak pidana serta ketentuan yang berlaku, termasuk pertanggungjawaban korporasi.
- Administratif: teguran, evaluasi, pemberhentian pengurus, dan tindakan pembenahan tata kelola.
- Perdata: tuntutan ganti rugi apabila terbukti terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menimbulkan kerugian.
- Pemulihan kerugian daerah: penyelesaian kerugian berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap kerugian BUMD otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Risiko bisnis yang wajar harus dibedakan dari penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum.
6. Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi menyeluruh.
Seluruh BUMD perlu dievaluasi dari aspek keuangan, aset, utang, manajemen, kinerja usaha, dan kontribusinya terhadap PAD. BUMD yang tidak produktif harus dibenahi atau direstrukturisasi sesuai ketentuan hukum.
PENEGASAN SIKAP HUKUM
Saya berpandangan bahwa sudah saatnya Pemerintah Aceh melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMD. Kekayaan daerah merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada manipulasi keuangan, dan tidak boleh ada pembiaran terhadap kerugian daerah akibat pelanggaran hukum.
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Kesalahan administratif diselesaikan melalui mekanisme administratif, pelanggaran perdata melalui mekanisme perdata, dan tindak pidana diproses berdasarkan hukum pidana.
BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah, bukan menjadi beban APBA ataupun sarana kepentingan pribadi dan kelompok.
Oleh: Dr. MAYA SURYA, SE., SH., MH.
Pengamat Hukum
Ketua DPW Gerakan nasional cinta prabowo aceh
Plt.sekjend Forum komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK)
Managing Director Law Firm Public Trust
