Barsela24news.com | MATARAM, NTB – Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan Regional Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Upacara yang dipusatkan di Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Jalan Langko Nomor 40, Mataram, Selasa (10/11/2026), diikuti jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan di NTB.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, jajaran KPPN Mataram, KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, KPP Pratama Praya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPKNL Mataram, serta Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan publik secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.
Dalam amanatnya, Judiana mengajak seluruh peserta untuk kembali meresapi nilai-nilai perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 31 tentang hak pendidikan, Pasal 33 mengenai perekonomian nasional, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Menurutnya, manajemen risiko dan pembiayaan yang terukur menjadi instrumen penting agar program pembangunan infrastruktur dasar dan pendidikan nasional dapat berjalan tepat sasaran serta selaras dengan visi Asta Cita.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui angka statistik dan besaran anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Mulai dari anak-anak yang dapat bersekolah dan belajar dengan tenang, masyarakat yang sakit bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara layak, hingga adanya perlindungan bagi kelompok rentan," demikian pesan Judiana.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan integrasi kebijakan, sinkronisasi data yang akurat antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi lintas instansi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen terkait.
Pesan mengenai tata kelola pembangunan yang berkeadilan tersebut mendapat perhatian Kepala Administrator KEK Mandalika, Bambang Wicaksono.
Ditemui usai upacara, Bambang menyampaikan komitmen Administrator KEK Mandalika untuk menyelaraskan arah pembangunan kawasan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di Administrator KEK Mandalika sangat mendukung pesan utama amanat ini. Sebagai penyelenggara administrasi kawasan, kami meyakini bahwa kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan nyata masyarakat sekitar, baik melalui akses pendidikan, kesehatan maupun peluang ekonomi yang berkeadilan," ujar Bambang.
Ia juga menekankan bahwa tertib administrasi, transparansi anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang ketat merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik (public trust).
Menurutnya, prinsip tersebut tidak hanya diperlukan untuk mendukung tata kelola kawasan yang baik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat di KEK Mandalika.
Bambang berharap pembangunan kawasan Mandalika tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari setiap proses pembangunan. Kemajuan kawasan harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, sehingga investasi dan kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh bersama," tutup Bambang.
Laporan: Jamiri
