Barsela24news.com | Lombok Timur, NTB – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut menuntut kejelasan terkait rencana pengaktifan kembali sumber Mata Air Ambung di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, yang hingga kini masih diwarnai polemik sengketa status lahan.
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti persoalan Mata Air Ambung dari dua perspektif, yakni upaya penyelamatan aset daerah dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut mahasiswa, pemerintah daerah dan PDAM harus memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum penguasaan lahan sebelum mengambil langkah pengaktifan kembali sumber mata air tersebut.
Ketua Umum PMII Cabang Lombok Timur, Ihwan, menegaskan bahwa persoalan Mata Air Ambung tidak boleh diselesaikan dengan mengabaikan kepastian hukum maupun hak masyarakat.
Ia juga menyayangkan adanya penghadangan terhadap massa aksi yang disebut dilakukan oleh sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Niat kami hanya aksi damai. Makanya kami sangat menyayangkan adanya penghadangan yang dilakukan oleh ormas. Apakah kepolisian tidak mampu? Ini yang sangat disayangkan,” tegas Ihwan.
PMII turut mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sel sebagai bagian penting dalam melihat duduk perkara sengketa lahan Mata Air Ambung.
Ihwan menjelaskan, dalam putusan tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena objek sengketa dinilai tidak jelas. Dalam gugatan disebutkan luas lahan sekitar 300 meter persegi, sementara hasil pemeriksaan setempat menunjukkan luas sekitar 2.000 meter persegi.
Menurutnya, putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penetapan kepemilikan sah atas tanah yang disengketakan, baik oleh pemerintah daerah maupun keluarga Asmadi.
“Artinya, putusan tersebut tidak menetapkan siapa pemilik sah tanah yang disengketakan. Putusan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa lahan tersebut telah terbukti sebagai aset pemerintah daerah maupun telah terbukti menjadi hak keluarga Asmadi,” ujarnya.
Karena itu, PMII mendesak agar pemerintah daerah dan PDAM tidak mengambil langkah sepihak. Kepastian status tanah, dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, serta dasar hukum pemanfaatan sumber mata air harus dibuka secara transparan kepada publik.
Sorotan tidak hanya tertuju pada polemik lahan, tetapi juga pada pola pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa.
Ketua KNPI Lombok Timur, Irwan Safari, turut menyampaikan kritik terhadap situasi yang terjadi. Ia menilai peristiwa penghadangan mahasiswa oleh ormas merupakan kejadian yang tidak semestinya terjadi dalam ruang demokrasi.
“Sejak saya menjadi mahasiswa hingga sekarang, baru kali ini terjadi aksi mahasiswa di Lombok Timur yang pengamanannya melibatkan ormas,” ungkapnya.
Irwan bahkan mempertanyakan siapa pihak yang menginisiasi kehadiran ormas tersebut dan apa kepentingannya dalam pengamanan demonstrasi.
“Ini sama artinya, orang memerintahkan ormas mau membenturkan mahasiswa dengan ormas,” sesalnya.
Ia menyatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama sejumlah elemen untuk merespons kejadian tersebut dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Tunggu saja, kami akan konsolidasi bersama teman-teman agar hal serupa tidak terjadi lagi,” paparnya.
Peristiwa penghadangan tersebut menjadi perhatian serius karena pengamanan demonstrasi merupakan tanggung jawab aparat kepolisian. Kehadiran kelompok masyarakat di sekitar lokasi aksi perlu dipastikan tidak berubah menjadi tekanan, intimidasi, maupun tindakan yang menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat.
Aparat kepolisian dituntut memberikan penjelasan mengenai pola pengamanan yang diterapkan, termasuk apakah kehadiran ormas tersebut merupakan bagian dari koordinasi resmi atau inisiatif pihak tertentu.
Di sisi lain, seluruh pihak juga diharapkan menahan diri agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal antara mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Polemik Mata Air Ambung kini tidak hanya menyangkut persoalan sumber air dan status kepemilikan tanah, tetapi juga menyentuh transparansi pengelolaan aset daerah, kepastian hukum, serta komitmen pemerintah dan aparat dalam menjaga ruang demokrasi.
Publik menunggu penjelasan resmi PDAM dan pemerintah daerah mengenai dasar hukum pengaktifan kembali Mata Air Ambung, sekaligus klarifikasi kepolisian terkait dugaan penghadangan aksi mahasiswa.
Penyelesaian sengketa aset daerah semestinya ditempuh melalui mekanisme hukum yang transparan, bukan melalui tekanan massa maupun tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi.
Laporan: Ryan
Editor: Agus
