Barsela24news.com | Sumbawa Barat NTB, 6 November 2026 – Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi perhatian publik. Sebanyak sepuluh sanggahan dari sembilan desa kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan proses demokrasi tingkat desa berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Sembilan desa yang menjadi perhatian dalam perkembangan pemeriksaan sengketa tersebut meliputi Desa Ai Kangkung, Mura, Tambak Sari, Tebo, Sermong, Lamuntet, Seminar Salit, Goa, dan Benete.
Sidang perdana Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades mulai digelar pada 4 November 2026. Namun, proses penyelesaian perkara ini tidak lepas dari sejumlah keberatan, terutama terkait pelaksanaan sidang tertutup dan independensi majelis yang menangani sengketa.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kemenangan atau kekalahan kandidat. Lebih dari itu, penyelesaian sengketa Pilkades berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi dan integritas pemerintahan daerah.
Sembilan desa yang menjadi perhatian dalam perkembangan penyelesaian sengketa Pilkades KSB adalah:
1. Desa Ai Kangkung.
2. Desa Mura.
3. Desa Tambak Sari.
4. Desa Tebo.
5. Desa Sermong.
6. Desa Lamuntet.
7. Desa Seminar Salit.
8. Desa Goa.
9. Desa Benete.
Sepuluh sanggahan yang diajukan dari sembilan desa tersebut membutuhkan pemeriksaan yang cermat dan objektif. Setiap calon yang mengajukan keberatan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti, saksi, serta argumentasi.
Jangan sampai penyelesaian sengketa hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan jawaban substantif terhadap persoalan yang dipersoalkan para pemohon.
Pelaksanaan sidang secara tertutup memunculkan keberatan dari pihak pendukung calon kepala desa. Mereka menginginkan proses persidangan dibuka untuk umum atau setidaknya disiarkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keberatan, bukti, saksi, serta argumentasi hukum masing-masing pihak diperiksa.
Dalam perkara yang menyangkut legitimasi kepemimpinan desa, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Pemkab KSB perlu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan sidang tertutup serta memastikan informasi tahapan dan hasil pemeriksaan dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan keterbukaan sidang, keberatan juga muncul terkait komposisi dan independensi Majelis Penyelesaian Sengketa.
Keberatan tersebut perlu dijawab secara terbuka dan objektif oleh pihak terkait. Apabila terdapat potensi konflik kepentingan, mekanisme pemeriksaan dan penanganannya harus dijelaskan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap independensi majelis.
Permintaan tersebut menjadi salah satu bentuk desakan agar penyelesaian sengketa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan Pilkades Serentak KSB 2026 menggunakan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. Karena itu, penyelesaian sengketa juga harus memperhatikan aspek teknis dan akuntabilitas sistem.
Apabila terdapat keberatan terkait hasil pemungutan suara elektronik, mekanisme pemeriksaan harus mampu menjelaskan keabsahan data, rekam jejak pemungutan suara, pengamanan sistem, serta mekanisme audit hasil e-voting.
Publik berhak memperoleh kepastian bahwa hasil yang ditetapkan benar-benar mencerminkan suara pemilih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai teknologi yang seharusnya memperkuat demokrasi justru menjadi sumber ketidakpercayaan apabila mekanisme pengawasan dan audit tidak dijelaskan secara memadai.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dituntut menunjukkan komitmen dalam menjamin seluruh proses penyelesaian sengketa berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Setidaknya ada lima hal yang harus menjadi perhatian:
1. Menjamin setiap calon memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan keberatan, bukti, dan saksi.
2. Memastikan majelis bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Menjelaskan dasar hukum dan mekanisme keterbukaan persidangan.
4. Memastikan hasil e-voting dapat diperiksa melalui mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memberikan keputusan yang jelas, beralasan, dan membuka ruang bagi upaya hukum sesuai ketentuan.
DPMD KSB sebelumnya menyebut penyelesaian sengketa ditargetkan paling lambat 14 hari kerja sejak perkara diregistrasi.
Batas waktu tersebut harus menjadi pedoman penyelesaian tanpa mengorbankan ketelitian pemeriksaan dan kualitas pertimbangan hukum.
Pilkades merupakan ruang demokrasi paling dekat dengan masyarakat. Ketika hasil pemilihan dipersoalkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap persoalan diselesaikan secara bermartabat dan berdasarkan hukum.
Jangan sampai sengketa yang tidak ditangani secara transparan justru melahirkan konflik sosial berkepanjangan di tengah masyarakat desa.
Bupati dan DPRD Sumbawa Barat diharapkan tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa perlu dilakukan tanpa mengintervensi independensi majelis.
Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya hasil Pilkades di sembilan desa, melainkan juga komitmen pemerintah daerah dalam menjaga demokrasi, keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.
Keadilan dalam Pilkades bukan milik kandidat yang menang, tetapi merupakan hak seluruh peserta dan masyarakat. Demokrasi desa harus dijaga, bukan sekadar diselesaikan melalui penetapan hasil.
Pewarta: Danang Mario
