Lombok Tengah, NTB – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Bukit Prabu dan sekitarnya kembali menjadi sorotan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan pemerintah, ketegasan penegakan hukum, serta tanggung jawab pemulihan kawasan yang terdampak.
Persoalan ini bukan sekadar keberadaan lubang bekas galian, melainkan menyangkut dugaan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan di kawasan penyangga pariwisata Mandalika.
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dihimpun, terdapat sekitar 30 lubang bekas tambang emas ilegal dengan luas lahan terdampak kurang lebih satu hektare di kawasan Bukit Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
Pada 13 November 2026, Polda NTB bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda melakukan kegiatan penghijauan melalui program Green Policing. Sebanyak 2.020 pohon ditanam sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan. Sejumlah lubang bekas tambang juga ditimbun.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, kegiatan penghijauan tidak boleh menjadi akhir dari penanganan persoalan tambang ilegal.
Publik membutuhkan jawaban lebih jauh mengenai siapa pihak yang berada di balik aktivitas pertambangan tersebut.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh mata rantai kegiatan PETI, mulai dari dugaan pemodal, pengendali operasional, penyedia peralatan, penampung hasil tambang hingga jaringan distribusi emas.
Jika hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar tidak tersentuh, maka penegakan hukum berpotensi kehilangan substansi.
Karena itu, Polda NTB didorong melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Penanganan perkara harus didasarkan pada alat bukti dan tidak berhenti pada tindakan penertiban sesaat.
Persoalan berikutnya adalah tanggung jawab pemulihan lingkungan.
Penanaman ribuan pohon merupakan langkah awal, tetapi rehabilitasi kawasan membutuhkan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan.
Pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu menjelaskan kondisi kerusakan, status kawasan, tingkat pencemaran jika ada, serta target pemulihan yang terukur.
Jangan sampai setelah kegiatan penghijauan selesai, pengawasan melemah dan aktivitas penambangan kembali berlangsung.
Kawasan Mandalika merupakan salah satu aset strategis pariwisata NTB. Keberlanjutan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan promosi investasi, tetapi juga membutuhkan perlindungan lingkungan di wilayah sekitarnya.
Kerusakan kawasan akibat pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, Polda NTB, BKSDA, serta kementerian terkait harus membangun pengawasan lintas sektor yang lebih serius.
Persoalan PETI di Bukit Prabu harus menjadi ujian keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi lingkungan NTB.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan penanaman pohon, tetapi juga kepastian bahwa praktik pertambangan ilegal benar-benar dihentikan dan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai 2.020 pohon yang ditanam menjadi simbol pemulihan, sementara aktor utama di balik dugaan aktivitas tambang ilegal tidak pernah terungkap.
Lingkungan bukan warisan untuk dirusak, dan penegakan hukum bukan sekadar seremoni. (Tim/Red)
