Nomor Pengaduan 1649/XI/2026/P Resmi Masuk ke KY, Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dan Pengelolaan Lahan Sitaan PT Cemerlang Abadi Jadi Sorotan
Barsela24news.com | Aceh Barat Daya – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh mengambil langkah serius dengan mengadukan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Pada saat bersamaan, yayasan tersebut juga mengadukan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi (CA).
Pengaduan tersebut secara resmi disampaikan pada 16 November 2026. Untuk pengaduan kepada Komisi Yudisial, tercatat dengan Nomor: 1649/XI/2026/P. Sementara pengaduan kepada Kejaksaan Agung disampaikan pada tanggal yang sama melalui jalur pengawasan internal kejaksaan.
Dua pengaduan tersebut menyangkut persoalan serius, yakni dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam memutus perkara serta dugaan ketidakprofesionalan Kejari Abdya dalam menangani perkara dugaan korupsi, khususnya terkait pengamanan dan pengelolaan objek lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi yang disebut telah disita dalam proses penyidikan.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penjelasan terbuka. Sebab, dampaknya bukan hanya menyangkut kepastian hukum, tetapi juga berpotensi memperbesar konflik agraria di tengah masyarakat Aceh Barat Daya.
Dalam pengaduannya kepada Komisi Yudisial, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyoroti putusan perkara Nomor: 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang kemudian dikuatkan oleh PT TUN Jakarta.
Pihak yayasan menduga terdapat persoalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, pendalaman pokok perkara, serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus gugatan yang diajukan PT Cemerlang Abadi.
Menurut pihak pengadu, substansi gugatan terbaru tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan materi dan pembuktian dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus melalui jalur peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan umum.
Bahkan, menurut mereka, terdapat putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menempatkan PT Cemerlang Abadi sebagai pihak yang kalah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perkara dengan substansi yang dinilai serupa kembali diperiksa dan diputus, serta bagaimana pertimbangan terhadap putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Sudah final CA kalah 2:0 di dalam dua peradilan sebelumnya, masak ini ada babak baru lagi," demikian pernyataan pihak Yayasan Supremasi Keadilan Aceh.
Yayasan menilai persoalan tersebut harus ditelusuri secara serius. Mereka meminta KY memeriksa apakah terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan putusan.
Pengaduan ini bukan dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan sebagai bentuk pengawasan eksternal agar pelaksanaan fungsi yudisial tetap berada dalam koridor etika, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Selain meminta pemeriksaan etik, yayasan juga meminta KY memperhatikan proses perkara yang saat ini menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sesuai kewenangan pengawasan etik yang dimiliki lembaga tersebut.
Pihak pengadu, Erisman, SH, menegaskan bahwa langkah pengaduan kepada Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari advokasi publik untuk memastikan seluruh institusi penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.
"Kami dari Yayasan Supremasi Keadilan Aceh pada 16 November 2026 secara resmi telah menyampaikan pengaduan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia terhadap hakim PTUN Jakarta dan hakim PT TUN Jakarta dengan Nomor:
1649/XI/2026/P. Pada hari yang sama, kami juga menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan ketidakprofesionalan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam menangani perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi," tegas Erisman.
Menurutnya, pengaduan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman maupun proses penegakan hukum.
"Ini merupakan upaya konstitusional untuk memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum menjalankan kewenangan secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab."
Erisman juga mempertanyakan putusan perkara Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang dikuatkan oleh PT TUN Jakarta.
"Menurut kajian dan dokumen hukum yang kami miliki, terdapat persoalan mendasar terkait kesamaan substansi perkara dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Kami tidak ingin kepastian hukum yang sudah diperoleh melalui proses peradilan sebelumnya justru menjadi kabur akibat munculnya perkara baru dengan substansi yang pada pokoknya dinilai serupa," ujarnya.
Ia meminta Komisi Yudisial menelusuri dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim berdasarkan dokumen serta bukti yang disampaikan dalam pengaduan.
Tidak hanya persoalan putusan pengadilan, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh juga menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.
Menurut pihak yayasan, perkara tersebut telah berjalan kurang lebih tiga tahun sejak objek lahan eks HGU disebut disita dalam proses penyidikan. Namun, mereka mempertanyakan mengapa perusahaan masih disebut dapat menguasai lahan dan melakukan aktivitas di atas objek yang berstatus sitaan.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya kebijakan pinjam pakai atau pemberian akses pengelolaan objek sitaan kepada manajemen perusahaan. Persoalan ini menjadi salah satu materi pengaduan kepada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Erisman, SH, meminta Kejaksaan Agung tidak mengabaikan persoalan tersebut.
"Pertanyaan kami sederhana: bagaimana status dan pengamanan objek yang telah disita tersebut? Mengapa menurut informasi dan temuan yang kami miliki, perusahaan masih dapat melakukan aktivitas di atas lahan tersebut? Kami juga meminta klarifikasi mengenai dugaan pemberian akses atau pinjam pakai pengelolaan objek sitaan kepada pihak perusahaan," ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila benar terdapat kebijakan pinjam pakai atau bentuk pemberian akses lainnya, maka dasar hukum, mekanisme, persetujuan, serta pihak yang bertanggung jawab harus dijelaskan secara terbuka.
"Jangan sampai objek yang berkaitan dengan perkara hukum justru menimbulkan persoalan baru akibat tidak jelasnya pengelolaan dan pengamanannya."
Yayasan juga mempertanyakan minimnya informasi mengenai perkembangan penanganan perkara selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Publik, menurut mereka, berhak memperoleh penjelasan mengenai progres penyidikan dan status hukum objek yang telah disita.
Persoalan lahan eks HGU PT Cemerlang Abadi kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan administrasi dan proses hukum antara perusahaan dengan aparat penegak hukum.
Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyebut lebih dari 2.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA telah mengambil langkah mandiri dengan menguasai sebagian lahan eks HGU perusahaan tersebut.
Situasi ini dinilai sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang berkepentingan.
Apabila status lahan, pengelolaan objek sitaan, dan proses hukum tidak segera memperoleh kejelasan, potensi konflik agraria dikhawatirkan semakin meluas.
Erisman mengingatkan bahwa negara tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berkembang tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
"Lebih dari 2.000 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA disebut telah mengambil langkah mandiri menguasai sebagian lahan eks HGU.
Ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Jangan sampai konflik agraria semakin parah hanya karena tidak adanya kejelasan dan penyelesaian hukum," tegasnya.
Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan ataupun saling klaim penguasaan lahan. Diperlukan keterbukaan informasi, kepastian status hukum, serta langkah konkret pemerintah dalam mencegah terjadinya benturan di tengah masyarakat.
Melalui dua pengaduan resmi tersebut, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh meminta Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti setiap materi pengaduan sesuai kewenangan masing-masing.
Komisi Yudisial diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, sedangkan Kejaksaan Agung melalui Jamwas diminta mengevaluasi profesionalitas penanganan perkara serta pengelolaan objek sitaan oleh Kejari Abdya.
"Kami tidak sedang mencari pembenaran untuk salah satu pihak. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum, tegaknya keadilan, akuntabilitas aparat penegak hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat," ujar Erisman.
Ia menegaskan bahwa pengaduan tersebut harus menjadi momentum bagi lembaga pengawas untuk memastikan tidak ada penyimpangan kewenangan dan tidak ada persoalan hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan.
"Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya. Semua pihak harus tunduk pada hukum, tanpa pengecualian."
Kasus PT Cemerlang Abadi kini menjadi perhatian karena mempertemukan persoalan putusan peradilan, penanganan dugaan korupsi, pengelolaan aset sitaan, dan konflik agraria yang melibatkan ribuan warga.
Publik Aceh Barat Daya menunggu bukan sekadar jawaban administratif atas pengaduan tersebut, melainkan tindak lanjut yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika kepastian hukum dipertanyakan dan konflik agraria terus berkembang, negara tidak boleh absen dalam memastikan keadilan bagi seluruh pihak.
(Tim/Red)
