Abdya - Langkah Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), dalam mencopot 10 pejabat eselon II patut mendapatkan apresiasi sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan prinsip meritokrasi dan reformasi birokrasi. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa roda pemerintahan tidak boleh dikendalikan oleh individu-individu yang lemah secara kinerja, apalagi yang abai terhadap tanggung jawab publik.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM KOMPAK) Saharuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jum'at (07-06-2025).
Menurutnya, Pencopotan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Selama ini, kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Abdya memang dinilai lamban, tidak inovatif, bahkan cenderung stagnan. Kondisi ini jelas membahayakan jalannya pemerintahan dan menghambat pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.
"Keputusan ini layak diapresiasi karena mencerminkan keberanian dan komitmen seorang kepala daerah dalam melakukan pembenahan manajemen pemerintahan. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah korektif untuk membangun budaya kerja yang sehat dan produktif," ungkap Saharuddin.
LSM KOMPAK menilai bahwa pencopotan ini harus menjadi peringatan keras (warning) bagi pejabat lainnya di lingkup Pemkab Abdya baik eselon II, III, hingga pejabat teknis lainnya untuk benar-benar menunjukkan kapasitas, loyalitas, dan integritas dalam bekerja. Era berpangku tangan dan bekerja ala kadarnya sudah tidak relevan lagi dalam iklim birokrasi yang dituntut melayani masyarakat secara profesional dan transparan.
"LSM KOMPAK mendorong Bupati Abdya untuk tidak sekadar mencopot, namun segera mengisi posisi yang kosong dengan pejabat baru yang memiliki rekam jejak profesional, berintegritas tinggi, serta mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan dan pelayanan publik modern," ujarnya.
Langkah ini, kata Saharuddin, akan menjadi pondasi penting dalam merealisasikan visi-misi kepemimpinan Safaruddin–Zaman Akhli agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membawa perubahan nyata selama lima tahun masa kepemimpinan mereka,
"Birokrasi yang lamban adalah musuh kemajuan. Maka, langkah progresif seperti ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan Abdya dari ketertinggalan dan membangun peradaban pemerintahan yang kuat, responsif, dan berpihak pada rakyat," tutupnya.
Laporan : Redaksi
