Jakarta,- Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat tahun 2025. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Jawa Timur terkait pengelolaan dan pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah.
Menurut Deddy, hanya sedikit daerah di Indonesia yang benar-benar memiliki kapasitas fiskal kuat. “Kalau dilihat provinsi, hanya sekitar enam provinsi yang masuk kategori fiskal kuat, artinya pendapatan asli daerah lebih besar dibanding transfer pusat. Kalau kabupaten, hanya ada empat di seluruh Indonesia, dua di Bali, satu di Jawa Timur yaitu Sidoarjo,” ungkapnya, di Surabaya, Jumat (22/8/2025).
Namun, lanjut Deddy, efisiensi anggaran tahun 2025 memaksa banyak daerah mencari cara untuk menutupi kebutuhan pembiayaan. “Banyak kepala daerah memilih jalan paling mudah dengan menaikkan PBB hingga ratusan persen, bahkan ada yang di atas 1.000%. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan itu semakin berat dirasakan masyarakat karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. “Faktanya deflasi sudah terjadi berbulan-bulan. Artinya pendapatan masyarakat sedang terpuruk, tidak ada cash di bawah. Dengan tambahan beban pajak, akhirnya menimbulkan perlawanan,” jelas Deddy.
Selain itu, Deddy juga menyinggung Nota Keuangan pemerintah yang menyebutkan adanya rencana pemotongan transfer pusat ke daerah sebesar Rp269 triliun. “Kalau pemotongan ini terealisasi, tekanan terhadap daerah akan semakin berat. Pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menambah kesenjangan fiskal dan beban rakyat,” tegasnya. (*)
