Mataram, NTB - Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya kolaborasi dan ketersediaan data yang akurat dalam mewujudkan program “Desa Berdaya” dan “NTB Inklusi”. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dalam dialog publik kolaborasi lintas sektor untuk NTB Inklusif dan Desa Berdaya yang digelar Lakpesdam NU NTB, Jum’at (19/9) di Bhumi Resto Mataram.
Hamdan menyebut dua kata kunci utama dalam memastikan program ini mencapai target, yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan kolaborasi lintas pihak. “Bagaimanapun kita membahasnya panjang lebar, kalau tidak ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil, program ini sulit terwujud,” ujarnya.
Ia mengungkapkan program Desa Berdaya dan NTB Inklusi diarahkan untuk 442 desa di NTB, dengan 106 desa berstatus miskin ekstrem dan 336 desa lainnya masuk kategori miskin absolut. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan harus dibarengi peningkatan sumber daya manusia dan kemandirian desa.
Hamdan juga memastikan program tersebut telah masuk dalam Anggaran Perubahan yang baru saja disahkan DPRD bersama Pemprov NTB. “Program ini sudah dianggarkan puluhan miliar rupiah di APBD perubahan. Ini merupakan konsen Gubernur dan DPRD,” jelasnya.
Namun ia menyoroti pentingnya transparansi data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar program tepat sasaran. “Lakpesdam NU NTB siap membantu percepatan pengentasan kemiskinan, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi. Saya kira Bappeda punya data itu,” tegasnya.
Hamdan berharap seluruh pihak bergerak cepat agar program sejalan dengan visi NTB Sejahtera, Maju, dan Mendunia. “Di bulan Oktober kita akan mulai pembahasan APBD murni. Ruang fiskal akan lebih longgar. Semoga program ini bisa segera berjalan efektif,” pungkasnya.
Diskusi publik menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi NTB, Bappeda Lombok Utara, DPRD Provinsi NTB dan peserta perwakilan Pemerintah Desa Taman Ayu, Pemenang Barat dan Santong, Badan Otonom dan Lembaga di lingkungan PWNU NTB serta jejaring Lakpesdam NU se pulau Lombok. (*)
