Mataram, NTB - Aliansi Honorer 518 Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan hasil audiensi mereka dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai langkah untuk membuka peluang baru bagi honorer non-data base yang belum terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu sebelumnya.
Hal ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menyambut peluang baru berupa *skema PPPK Paruh Waktu Tambahan*, sebuah skema yang dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi honorer non-data base, khususnya mereka yang selama ini belum mendapatkan kepastian status.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Aliansi memaparkan secara rinci hasil audiensi mereka bersama KemenPAN-RB di Jakarta.
Koordinator Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB, **Irfan**, menegaskan bahwa peluang tersebut bukan sekadar kabar baik, tetapi langkah konkret yang dapat segera ditempuh oleh pemerintah daerah.
> *“Pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali honorer non data base yang tidak dapat terakomodir pada skema PPPK Paruh Waktu sebelumnya, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan "PPPK Paruh Waktu Tambahan" dengan melampirkan nama-nama yang dimohonkan beserta surat pernyataan kesanggupan penggajian oleh daerah tersebut,”* jelas Irfan.
Pernyataan ini mendapat respons positif dari pihak BKD NTB. Kepala Bidang PPI BKD NTB, **Rian Priandana**, menyambut baik informasi tersebut dan menegaskan bahwa BKD siap membersamai perjuangan honorer 518, selama seluruh proses mengikuti arahan kepala daerah.
“Kami akan sampaikan peluang ini kepada Pak Gubernur, dan melakukan follow up kepada MenPAN-RB atas informasi ini,” ujarnya.
BKD menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan Aliansi, termasuk memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah. Ratusan honorer menunggu tindak lanjut nyata sebagai wujud keberpihakan terhadap para pengabdi yang selama ini setia menjaga layanan publik di Provinsi NTB. (*)
