Bogor,- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 14 Desember 2025 untuk membahas penanganan bencana di Sumatra serta kesiapan menghadapi liburan akhir tahun.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar setelah Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana. “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” tulis Seskab Teddy.
Dalam pembahasan terkait penanganan bencana, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Presiden meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” tulis Seskab.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi liburan akhir tahun, termasuk stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional.
Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Seskab Teddy.
Langkah Presiden Prabowo yang tetap bekerja dan memimpin rapat strategis di hari libur ini menjadi bukti nyata bahwa kepentingan dan keselamatan rakyat selalu menjadi prioritas utama pemerintah. (*)
