Jakarta,- Pengamat komunikasi politik M. Jamiludddin Ritonga menanggapi rumor Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2026.
Mencermati kinerja para menteri, menurut nya memang sudah waktunya Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet. Sebab, diantara menteri memang ada yang kinerjanya rendah.
“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah, setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” kata Jamil kepada media ini, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, rendahnya kinerja Meutya tampaknya beralasan. Sebab, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang selama dipimpin Meutya praktis belum mendukung kebijakan negara atau kabinet. Akibatnya tidak terlihat kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap program-program kabinet.
“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” kata Jamil.
Indikasi lain menurutnya, terlihat dalam penanganan bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya.
Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak. Padahal semua sektor dan korban bencana/masyarakat dalam masa krisis memerlukan komunikasi yang inten.
Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Digital juga tidak memiliki flatform pola komunikasi saat kondisi komunikasi yang cenderung anomali antar sektor dan juga antar masyarakat. Seharusnya Kementeri Komunikasi dan Digital memberi kanal terhadap permasalahan yang sedang terjadi.
“Memang ada komunikasi yang berlangsung, namun hal itu dilakukan oleh masing masing sektor yang tidak padu. Akibatnya komunikasi berjalan tanpa pola dan tidak terintegrasi,” katanya.
Selain itu, permasalahan teknologi seperti pemanfaatan AI sangat liar dan penuh pemalsuan dan kadang-kadang tidak etis terus terjadi di tengah masyarakat. Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI.
“Celakanya, Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin Meutya tidak terlihat dalam upaya mengatasi kesemrawutan komunikasi antar sektor dan diantara masyakat pengguna teknologi. Hal ini membuat peran kementerian ini semakin tak terlihat,” katanya.
Jadi, rendahnya kinerja Meutya Hafid kiranya beralasan. Karena itu, kiranya rasional bila Meutya di reshuffle diganti sosok lain yang memang kompeten di bidang komunikasi dan digital,” mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)
