Mataram, NTB 27 Februari 2026 | Dialog publik bertema “Pajak Kekayaan untuk Pendidikan Gratis” menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Konferensi Wilayah LMND NTB yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur pengawas publik dan akademisi guna membahas strategi kebijakan fiskal yang dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Perwakilan Ombudsman RI wilayah NTB, Dwi Sudarsono, menegaskan bahwa setiap kebijakan perpajakan harus berorientasi pada prinsip keadilan sosial serta transparansi tata kelola. Ia menilai optimalisasi penerimaan negara melalui skema pajak kekayaan dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan pendidikan, asalkan disertai pengawasan yang kuat dan akuntabel.
Sementara itu, staf DPD RI sekaligus akademisi, Dr Alfi Sahrin, menyampaikan bahwa pajak kekayaan merupakan instrumen distribusi ekonomi yang secara teoritis mampu menekan ketimpangan. Menurutnya, apabila dirancang dengan sistem regulasi yang matang, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat pembiayaan sektor publik, termasuk pendidikan gratis yang merata.
Pandangan lain disampaikan dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr Syafril, yang menekankan pentingnya basis data dan kajian akademik dalam merumuskan kebijakan pajak. Ia menilai pendekatan ilmiah diperlukan agar kebijakan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis dalam implementasi.
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta konferensi yang mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait mekanisme penerapan pajak kekayaan, tantangan regulasi, serta peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Panitia menyatakan hasil dialog akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan sebagai kontribusi pemikiran mahasiswa terhadap pembangunan yang berkeadilan.
Forum tersebut sekaligus menegaskan peran mahasiswa sebagai kekuatan intelektual yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi berbasis gagasan dan kajian ilmiah dalam menjawab persoalan sosial ekonomi di tengah masyarakat. (BR)
