Barsela24News.com - Lombok Timur, NTB | Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, yang menyedot anggaran Rp24,4 miliar, kini tak lagi sekadar proyek infrastruktur pesisir. Ia menjelma menjadi pintu masuk terbukanya dugaan persoalan tata kelola anggaran yang lebih luas di Lombok Timur.
Ledakan pertama terjadi saat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek. Di hadapan pelaksana yang disebut melibatkan BUMN konstruksi PT Adhi Karya, teguran keras dilontarkan tanpa kompromi.
“Kamu ADHI Karya BUMN nggak? Kamu bikin bangunan kayak gini kenapa?”
Dalam kultur birokrasi, kemarahan terbuka seorang menteri kepada kontraktor BUMN bukan sekadar ekspresi emosional. Itu adalah peringatan serius tentang mutu pekerjaan dan akuntabilitas anggaran negara.
Namun bagi Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB), persoalan KNMP bukan peristiwa tunggal.
SPBU Nelayan Hilang, Adendum Tak Terlihat
FKKM NTB mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi fisik proyek. Salah satu sorotan paling krusial adalah tidak terbangunnya SPBU nelayan yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal disebut sebagai bagian integral proyek.
Penjelasan di lapangan menyebut anggaran dialihkan ke komponen lain.
Di sinilah problem hukum administrasi muncul.
Setiap perubahan ruang lingkup proyek negara wajib disertai adendum kontrak. Tanpa itu, realokasi anggaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal.
“Kalau tidak ada adendum resmi, maka publik berhak curiga. Uang negara tidak boleh berpindah pos hanya berdasarkan penjelasan lisan,” tegas Ketua FKKM NTB, Pahri Rahman.
Gedung Pelayanan BPKB Polres Lotim Ikut Disorot
Yang membuat perkara ini semakin memanas, FKKM NTB menyebut pola yang diduga serupa juga terindikasi dalam proyek pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Polres Lombok Timur.
Proyek tersebut kini ikut masuk dalam draf laporan investigatif yang tengah mereka rampungkan.
Menurut FKKM NTB, terdapat dugaan ketidaksinkronan antara perencanaan, realisasi fisik, dan konstruksi anggaran dalam proyek gedung pelayanan BPKB tersebut. Mereka menilai perlu audit teknis independen untuk menguji volume pekerjaan, spesifikasi material, serta kesesuaian nilai kontrak dengan output fisik.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif sporadis, melainkan potensi pola tata kelola yang longgar atau bahkan terstruktur.
Istilah “pencucian proyek” mulai disebut dalam diskursus internal FKKM NTB. Sebuah istilah keras yang mengindikasikan kemungkinan penggelembungan atau pengaburan komponen pekerjaan melalui mekanisme proyek bernilai besar.
Tuduhan itu tentu serius. Dan jika terbukti, implikasinya bukan hanya administratif, tetapi pidana.
Bupati Membisu di Tengah Dugaan Berlapis
Di tengah sorotan terhadap dua proyek besar ini, sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dinilai pasif.
Bupati Lombok Timur belum terlihat mengambil posisi tegas di ruang publik. Padahal, dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik atas proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Diamnya kepala daerah di tengah kegaduhan proyek puluhan miliar rupiah memunculkan pertanyaan: apakah ini kehati-hatian, atau justru pembiaran?
Ketika uang negara dipertaruhkan dan kepercayaan publik terancam, sikap netral bisa ditafsirkan sebagai ketidakhadiran.
Siap Lapor Presiden
FKKM NTB menyatakan telah merampungkan draf laporan atas dua proyek besar: KNMP Ekas Buana dan Gedung Pelayanan BPKB Polres Lombok Timur. Mereka bahkan berencana menyampaikan laporan tersebut saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Barat.
“Kami siapkan kajian teknis, bukti lapangan, dan analisis pelanggaran proseduralnya. Ini bukan asumsi, ini berbasis investigasi,” ujar Pahri.
Langkah tersebut dimaksudkan sebagai tekanan moral agar aparat pengawas internal pemerintah, BPK, hingga aparat penegak hukum melakukan audit komprehensif.
Yang Dipertaruhkan Lebih dari Sekadar Bangunan
Jika dua proyek bernilai besar di satu kabupaten sama-sama menuai dugaan kejanggalan, maka persoalannya tak lagi lokal.
Yang dipertaruhkan adalah marwah BUMN, kredibilitas pemerintah daerah, dan integritas pengelolaan uang negara.
Kini publik menunggu jawaban yang konkret, bukan klarifikasi normatif:
- Apakah ada adendum resmi atas perubahan anggaran KNMP?
- Bagaimana hasil uji teknis independen Gedung Pelayanan BPKB?
- Adakah audit investigatif menyeluruh?
Kemarahan menteri di Ekas Buana mungkin hanya percikan awal.
Pertanyaan yang lebih besar kini menggantung di atas Lombok Timur: apakah ini sekadar proyek bermasalah, atau gejala dari tata kelola yang retak dari dalam.'' tutupnya.
Laporan : (Tim)
