Mataram, NTB - Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat semakin menguat setelah sejumlah temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran standar operasional di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
DPW Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) NTB bersama National Corruption Watch (NCW) secara tegas mendesak dilakukan audit investigatif secara nasional terhadap seluruh SPPG di NTB guna memastikan program prioritas pemerintah tersebut tidak disalahgunakan.
Desakan ini muncul setelah pertemuan atau hearing antara lembaga masyarakat sipil dengan Satgas SPPG NTB pada 2 Maret 2026 di Kantor Gubernur NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Satgas SPPG NTB Fathul Ghani mengambil langkah awal dengan menutup 23 SPPG serta memberikan surat peringatan kepada 27 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional pelaksanaan program.
Langkah tersebut disebut sebagai indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola pelaksanaan program MBG di daerah.
Menurut aktivis Garda Satu NTB, temuan lapangan menunjukkan masih banyak SPPG yang diduga tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis program MBG, termasuk terkait sanitasi dapur, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah.
“Jika benar program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak justru diisi praktik yang tidak sesuai standar, maka ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kami meminta audit investigasi menyeluruh,” ujar perwakilan Garda Satu NTB.
Sorotan publik juga mengarah pada dugaan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan pejabat daerah dalam pengelolaan SPPG di Kabupaten Lombok Timur.
Beredar informasi di masyarakat bahwa salah satu pengelola SPPG diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah setempat serta mengelola sejumlah dapur MBG. Informasi ini, menurut aktivis, perlu segera diklarifikasi secara terbuka untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, temuan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan ketidaksesuaian standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa SPPG dengan pedoman teknis program MBG.
Padahal, standar sanitasi dapur dan pengolahan limbah merupakan komponen penting dalam sistem keamanan pangan.
Aktivis juga mempertanyakan proses rekomendasi sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait apabila ditemukan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman teknis, maka sesuai regulasi yang berlaku, izin operasional SPPG seharusnya dapat dievaluasi bahkan dicabut,” tegas perwakilan NCW.
Informasi terbaru yang diterima masyarakat sipil juga menyebutkan bahwa tim dari Satgas MBG pusat telah melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program di NTB dan memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Bagi Garda Satu dan NCW, kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kami tidak ingin program yang sangat baik ini justru tercoreng karena tata kelola yang tidak transparan. Jika ada pelanggaran, maka harus ditindak sesuai aturan,” tegas perwakilan kedua lembaga tersebut. (BA)
