BLANGPIDIE – Langkah Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, yang nekat merogoh kocek daerah hingga Rp200 juta demi tampil di media nasional Jakarta, memicu gelombang protes. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk "dahaga panggung" yang mengabaikan realita infrastruktur daerah yang memprihatinkan.
Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Miswar, menilai ada ketimpangan prioritas yang sangat fatal dalam penggunaan APBK Abdya.
“Bupati lebih memilih memoles wajah di Jakarta daripada memperbaiki wajah jalanan di Abdya. Ini bukan soal publikasi, ini soal nurani anggaran. Uang Rp200 juta itu uang rakyat, bukan uang pribadi untuk kepentingan elektabilitas,” tegas Miswar, di Blangpidie, Rabu.
Birokrasi Carut -Marut, Branding Jalan Terus
Miswar juga menelanjangi kondisi internal Pemkab Abdya yang dianggapnya tidak sehat. Di tengah klaim keberhasilan yang dipaparkan Bupati Safaruddin di televisi, fakta menunjukkan jabatan-jabatan strategis seperti Sekda dan Kadis PUPR masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT).
“Ini ironi. Urusan rumah tangga sendiri (birokrasi) saja belum beres dan masih status PLT, tapi sudah berani bicara arah strategis di level nasional. Apa yang mau dibanggakan kalau mesin penggerak daerahnya saja belum definitif?” sindirnya.
Selain masalah anggaran, kebijakan ini juga dianggap menghina eksistensi wartawan lokal. Menurut Miswar, selama ini jurnalis di Kabupaten Abdya adalah garda terdepan dalam menyuarakan keluhan warga, namun justru tidak mendapatkan perhatian yang setara dibandingkan media ibu kota.
“Jangan sampai rakyat menilai Bupati hanya butuh pujian dari orang luar, tapi anti terhadap kritik dari orang rumah sendiri,” tutupnya.
Laporan : NR
