Mataram, NTB - Bang Zulkieflimansyah sebenarnya beruntung karena di bandingkan dengan provinsi2 lain kita kebagian 3 event motor dunia :
1. MotoGP
2. MXGP yg di laksanakan di Pulau Sumbawa
3. MXGP yg di laksanakan di Pulau Lombok
Bayangkan dampak ekonomi dari ke 3 event tersebut; UKM hidup, pariwisata hidup, hotel hidup, restaurant hidup, travel agent hidup, dan banyak lagi yang lainya.
Belum lagi infrastruktur kita jadi bagus. Jalan raya, bandara, pelabuhan laut, listrik, Telkom dll. Pokoknya banyak deh...
Dan ke 3 event tersebut di atas, hebatnya semua biaya penyelenggaraannya atau hosting fee nya di biayai oleh Pemerintah Pusat ! Mana ada daerah yang di bantu pemerintah pusat seperti kita di NTB ini.
Semuanya berlangsung lancar sampai tahun 2023 ketika saya berhenti jadi Gubernur :(. Event yang tadinya lancar jadi bermasalah pembayaran vendornya bahkan sampai sekarang. Kenapa bisa bermasalah?
Untuk pembayaran Hosting fee atau penyelenggaraan MXGP back to back di Sumbawa dan di Lombok pemerintah pusat membantu daerah kita 24 Miliyar. Semua di sanggupi oleh Departemen Keuangan. Melobi Depkeu bukan persoalan yang sederhana dan sebentar.
Akhirnya mereka setuju tapi depkeu tidak bisa langsung memberikan ke pemda NTB tapi harus melalui Departemen Pariwisata. Nah, awal masalahnya di sini. Karena event yang di handle Departemen Pariwisata banyak sekali sehingga due dilligence nya butuh waktu yang lama dan panjang dengan birokrasi yang panjang.
Sedangkan jadwal MXGP nggak bisa nunggu2 dan sudah terjadwal secara international. Nah karena dananya sudah pasti panitia MXGP memberanikan diri meminjam dulu dananya karena sudah ada kepastian dana dari Departemen Keuangan dan Departemen Pariwisata. Surat dari kementerian jadi pegangan dan acuan.
Masalahnya muncul kemudian karena ada aturan yang menyatakan bahwa dana dari Departemen Keuangan tidak boleh di cairkan untuk event yang sudah di laksanakan :( artinya Dana 24 M dari depkeu tidak bisa di gunakan untuk membayar hosting fee MXGP.
Karena keterlambatan tersebut bukan salah kita di NTB tapi karena banyaknya event yang harus di verifikasi oleh kementerian Pariwisata maka Kementerian Pariwisata merasa 'bersalah' sehingga dibuatlah kesepakatan antara Departemen Pariwisata dan Pemda NTB untuk membuat event Lomba Motorcross Lombok Sumbawa agar ada justifikasi 24 Miliyar, untuk turun ke pemda NTB, dan nanti dananya ada yang di alokasikan untuk bantu panitia MXGP yg memang telah mengusakan dana tsb dari awal.
Dinas Pariwisata dan PJ Gubernur saat itu tahu semua karena di panggil dan di kasih pesan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno.
Dan akhirnya memang 24 Miliyar turun dan masuk ke rekening pemda NTB. Dan di laksanakanlah Lomba Motorcross Lombok Sumbawa itu. Lomba tsb ternyata bermasalah dan sempat di periksa kejaksaan untuk kemudian di limpahkan ke Inspektorat NTB.
Jadi, vendor ini nggak terbayar sampai sekarang BUKAN KARENA PANITIA MXGPNYA KORUPSI atau CAWE2 tapi karena dana yg di alokasikan untuk itu memang belum di terima dari Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa itu. Panitia MXGP bahkan termasuk yang paling di rugikan.
Ya nggak fair juga sih, masak panitia MXGP sudah mengusahakan dengan perjuangan panjang dan melelahkan uang 24 M, tapi yang menikmati malah Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa. Malah bukannya di bantu tapi jadi bulan-bulanan dan pesakitan seakan-akanPanitia MXGP cawe-cawe, makan duit dan berhutang pada vendor-vendor.
Usul saya Pemda NTB sekarang panggil Panitia Motor Cross Lombok Sumbawa dan Panitia MXGP untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama untuk penyelesaian vendor2 ini.
Karena jika di bebankan ke panitia MXGP saja kok rasanya nggak adil ya. Mereka sudah usahakan dana 24 Milyar dari pusat dan ketika masuk ke rekening Pemda malah tidak dapat bantuan sama sekali. (BR)
