Lombok Timur, NTB– Isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur memicu reaksi keras dari masyarakat. Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) bersama sejumlah elemen organisasi massa turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin (13/4/2026). Aksi ini berlangsung aman dan kondusif, serta berujung pada pertemuan dengar pendapat dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Bermula dari titik kumpul di Masjid Agung Selong sekitar pukul 13.20 WITA, massa yang berjumlah sekitar 35 orang kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Lombok Timur. Menggunakan mobil komando dan pengeras suara, aksi ini memuat aspirasi yang menggelegar memprotes kondisi di lapangan yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.
Sesampainya di lokasi tujuan sekitar pukul 14.20 WITA, massa menyampaikan orasi yang berisi empat poin tuntutan utama. Pertama, menuntut pemerintah menjamin ketersediaan stok gas elpiji. Kedua, meminta sistem penjualan dikembalikan ke tingkat pengecer atau warung lingkungan agar mudah dijangkau. Ketiga, menuntut evaluasi kinerja hingga pemecatan Kepala Dinas Perdagangan yang dinilai mengeluarkan kebijakan menyusahkan rakyat. Keempat, mendesak aparat untuk memberantas mafia distribusi yang dianggap menjadi biang kerok masalah ini.
Penanggung jawab aksi sekaligus Ketua GEMPUR, Ust. Asdaruddin, S.Sos, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya menginginkan solusi nyata, bukan sekadar janji.
"Kami meminta tanggung jawab yang jelas. Mulai dari kelangkaan hingga distribusi yang serampangan. Kami juga mendesak Aparat Penegak Hukum bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang menjadi 'masyarakat elpiji' ini," ujarnya.
Suasana semakin memanas saat perwakilan elemen lain angkat bicara. Susilawati dari Ormas Forum Lombok Timur menyoroti mahalnya harga gas yang di pasaran mencapai dua kali lipat dari harga resmi. Ia bahkan menilai Kepala Dinas Perdagangan seolah tutup mata terhadap keluhan warga.
"Kami minta Bupati segera melakukan konsolidasi. Kepala Dinas mana yang tidak tahu menahu soal ini? Rakyat semakin menderita," tegasnya.
Sementara itu, M. Zaini selaku Ketua Ormas Garuda Indonesia membawa data temuan di lapangan yang menyebutkan adanya oknum yang menguasai jalur distribusi. Ia memberikan ultimatum tegas.
"Kami tahu ada tangan-tangan oknum yang menguasai agen. Jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, kami ancam akan melakukan penertiban mandiri atau sweeping sebagai bentuk kontrol sosial. Kami juga heran, mengapa hanya Lombok Timur yang separah ini kondisinya dibanding daerah lain?" tandasnya.
Melihat situasi tersebut, jajaran Pemda yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyambut baik aspirasi tersebut dalam ruang pertemuan tertutup. Turut hadir dalam dialog tersebut Sekda, Kepala Dinas Perindag, serta Kepala Badan Kesbangpoldagri.
Dalam dialog yang berlangsung mulai pukul 14.45 WITA, Bupati mengakui bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius. Ia mengonfirmasi adanya kenaikan harga hingga Rp30.000 per tabung di wilayah Jerowaru dan Rp35.000 di wilayah Aikmel.
"Kami mengakui kondisi ini tidak ideal. Padahal, kami sudah mengajukan penambahan kuota menyesuaikan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 6,9%. Kami juga sudah melakukan pengecekan di perbatasan, namun belum ditemukan bukti penyelundupan besar-besaran," jelas Bupati.
Lebih jauh, Bupati menyebutkan bahwa pihaknya menemukan anomali di mana gas bersubsidi digunakan untuk kepentingan yang tidak tepat sasaran, seperti untuk operasional kandang ternak dan dapur program Makan Bergizi Gratis.
Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya memuaskan pihak aksi. Ust. Asdaruddin kembali mempertanyakan lambannya penanganan yang terjadi sejak bulan Ramadhan lalu. Ia juga menyayangkan pernyataan yang menyebut stok aman, padahal di lapangan sangat sulit didapat.
"Kami temukan fakta gas dikirim menggunakan bus, bukan truk standar. Ada juga praktik pencampuran isi atau oplosan. Ini bukti adanya kebocoran sistem," paparnya.
Merespons hal tersebut, Bupati Lombok Timur menegaskan sikap tegas pemerintah. Meskipun kewenangan distribusi berada di tangan pihak penyalur, Pemda tetap berkomitmen melakukan pengawasan.
"Kami akan segera menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim pengawasan resmi. Tidak ada alasan anggaran untuk tidak bekerja. Kami juga minta maaf jika ada staf yang memberikan pernyataan menyesatkan sebelumnya," ujar Bupati.
Bupati juga memberikan lampu hijau jika masyarakat menemukan agen atau pangkalan nakal untuk segera dilaporkan dan ditindak sesuai aturan. Khusus untuk wilayah Kecamatan Sikur, Bupati meminta pengawasan ekstra.
Sebagai bentuk rekonsiliasi, Kepala Dinas Perindag, H. Hadi Fathurrahman, S.STP, secara terbuka memohon maaf atas kekisruhan yang terjadi dan berjanji memperbaiki kinerja satuan tugas.
Sekretaris Daerah selaku penutup kegiatan menyimpulkan bahwa akar masalah saat ini bukanlah pada jumlah stok, melainkan pada mekanisme distribusi yang belum merata. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengaktifkan kembali peran pengecer tingkat bawah agar gas elpiji subsidi bisa kembali dinikmati rakyat kecil dengan mudah dan harga wajar.
Kegiatan aksi ini akhirnya dibubarkan sekitar pukul 15.50 WITA dalam keadaan aman dan terkendali, meskipun potensi aksi lanjutan masih terbuka lebar jika janji yang disepakati tidak direalisasikan dalam waktu dekat.
Laporan : Bagoes
