Barsela24news.com -Mataram, 30 Mei 2026 - Pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat terus bergerak cepat. Jalan, jembatan, gedung, hingga proyek strategis nasional silih berganti dikerjakan. Namun di balik progres itu, muncul kegelisahan dari para pelaku usaha dan pemuda daerah.
Kegelisahan tersebut disuarakan Eddy Sophiaan, ST Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB sekaligus Sekretaris Umum BPD Gapensi NTB. Dalam pernyataannya di Mataram, Jumat 30/5, Eddy menyoroti minimnya keberpihakan terhadap potensi pemuda dan pengusaha lokal dalam proyek-proyek yang tumbuh di tanah NTB sendiri.
“Ini sangat disayangkan. Kita lihat sendiri, banyak proyek di NTB dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah. Padahal perusahaan dan pengusaha lokal kurang diberikan kesempatan, padahal NTB juga punya kemampuan yang sama dengan pengusaha luar NTB,” ujar Eddy.
Dukungan Penuh MPO PP NTB
Sorotan Eddy mendapat dukungan penuh dari *Ir. Barry Djadid*, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPW Pemuda Pancasila NTB. Barry menegaskan bahwa semangat keberpihakan adalah amanat dasar organisasi.
“Pemuda Pancasila lahir dari rahim perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan daerah. Kalau proyek-proyek besar di NTB tidak memberi ruang untuk anak NTB, berarti kita mengkhianati cita-cita pendiri. Proyek di NTB harus memuliakan anak NTB. Jangan sampai tuan rumah jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Barry.
Menurut Barry, Pemuda Pancasila NTB siap menjadi garda terdepan mengawal kebijakan yang berpihak. “Kami akan dorong kader-kader PP NTB di legislatif, eksekutif, dan asosiasi profesi untuk sama-sama mengawal agar regulasi dan implementasi proyek benar-benar berpihak ke pengusaha lokal dan tenaga kerja NTB,” tambahnya.
Potensi Ada, Kesempatan Minim
Sebagai Sekretaris Umum Gapensi NTB, Eddy mencatat banyak kontraktor lokal memiliki kualifikasi teknis, peralatan memadai, hingga tenaga ahli bersertifikat. Dari sisi kompetensi, pengusaha NTB tidak kalah saing.
Persoalannya bukan pada kemampuan, tapi pada akses dan keberpihakan. Keterlambatan informasi tender, persyaratan administrasi proyek besar yang berat untuk kontraktor kelas menengah, serta jejaring bisnis yang lebih dulu dikuasai perusahaan dari luar membuat pengusaha NTB sering hanya menjadi subkontraktor.
Dampak Ganda ke Ekonomi dan Pemuda
Sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy melihat dampaknya lebih jauh: ke nasib pemuda NTB. Sektor konstruksi seharusnya jadi tumpuan lapangan kerja.
“Kalau terus seperti ini, kapan anak-anak NTB kita bisa jadi pelaksana utama? Kapan mereka bisa merasakan langsung manfaat pembangunan di tanah kelahirannya sendiri? Pemuda butuh ruang, bukan cuma jadi penonton,” tegasnya.
Desakan: Beri Ruang, Kami Siap Bersaing
Eddy mendesak keberpihakan jelas dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, hingga kementerian yang memiliki proyek di NTB.
Tiga langkah konkret yang didorong:
1. Alokasi kuota proyek*l untuk kontraktor & tenaga kerja lokal sesuai kelasnya.
2. Transparansi dan sosialisasi tender lebih masif sampai ke asosiasi dan pemuda daerah.
3. Pendampingan peningkatan kualifikasi agar pemuda & pengusaha lokal memenuhi syarat proyek besar.
“Kami tidak minta dikasihani. Kami minta dikasih ruang. Kasih kesempatan, kami siap bersaing dan membuktikan anak NTB mampu mengerjakan proyek berkualitas di tanahnya sendiri. Kalau bukan kita yang bangun NTB, lalu siapa lagi?” pungkas Eddy.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil bukan hanya soal fisik yang berdiri, tapi juga soal siapa yang dilibatkan dan siapa yang merasakan manfaatnya.
Tentang MPW Pemuda Pancasila NTB
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila NTB adalah organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada penguatan kapasitas pemuda, pemberdayaan ekonomi, dan pengawalan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan daerah.
Tentang BPD Gapensi NTB
Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Provinsi NTB menaungi kontraktor nasional di NTB dan mendorong peningkatan kompetensi serta keberpihakan terhadap kontraktor daerah. (BR)
