Barsela24News.com - Mataram, 30 Mei 2026 - Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Bagi *Fakhruddin Rob, S.Sos*, Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi IV Fraksi Nasdem, momentum ini harus menjadi titik evaluasi: sejauh mana nilai Pancasila benar-benar hidup dalam kebijakan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
“Upacara sudah, pidato sudah. Tapi pertanyaan besarnya: apa yang berubah setelah 1 Juni? Pancasila tidak boleh berhenti di lapangan upacara. Ia harus turun ke ruang kelas, ke puskesmas, ke lapangan kerja, dan ke meja anggaran APBD,” tegas Fakhruddin di Mataram, Minggu 30/5.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi kesejahteraan rakyat, Fakhruddin melihat Pancasila sebagai kompas utama kerja Komisi IV. Ia mengurai relevansi 5 sila Pancasila dengan tantangan nyata NTB hari ini.
1. Sila Ketuhanan: Bangun Karakter, Bukan Sekadar Ibadah. Fakhruddin menekankan sila pertama sebagai fondasi moral pembangunan.
“NTB religius itu bukan slogan. Buktinya harus ada di kebijakan. Pendidikan karakter harus kuat, program keagamaan lintas iman harus dirawat, dan toleransi harus dijaga. Komisi IV dorong anggaran untuk penguatan pendidikan agama dan moderasi beragama di sekolah,” jelasnya.
2. Sila Kemanusiaan: Layanan Dasar Tanpa Diskriminasi. Sila kedua ditagih melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
“Selama masih ada warga miskin ditolak rumah sakit, anak putus sekolah karena biaya, disabilitas tidak dapat akses, berarti ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ belum tuntas. Komisi IV akan kawal ketat program JKN, PIP, PKH, dan bantuan sosial agar tepat sasaran, tanpa pungli,” tegasnya.
3. Sila Persatuan: Pembangunan yang Tidak Memecah. Keberagaman NTB - Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa - adalah kekuatan. Tapi rawan gesekan jika pembangunan tidak adil.
“Jangan biarkan ada ‘NTB pulau Lombok’ dan ‘NTB pulau Sumbawa’. Alokasi dana, infrastruktur, dan perhatian harus proporsional. Sila ketiga menuntut kita bersatu dalam keberagaman. Pemuda NTB harus jadi garda terdepan jaga persatuan, baik di dunia nyata maupun media sosial,” ujarnya.
4. Sila Kerakyatan: Rakyat Harus Jadi Subjek, Bukan Objek. Di era proyek besar masuk NTB, Fakhruddin mengingatkan sila keempat.
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya kebijakan dibuat dengan mendengar rakyat. Musrenbang jangan jadi formalitas. Aspirasi petani, nelayan, guru honorer, UMKM harus jadi bahan utama Perda dan APBD. Komisi IV buka pintu selebar-lebarnya untuk itu,” katanya.
5. Sila Keadilan Sosial: Ekonomi untuk Semua. Ini poin paling keras. Fakhruddin menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih tajam
“Keadilan sosial itu nyata kalau kontraktor lokal NTB dapat kerja, kalau lulusan SMK/SMK kerja di daerahnya sendiri, kalau petani dapat harga layak. Pancasila menolak monopoli. Komisi IV dukung penuh keberpihakan pada pengusaha lokal dan UMKM NTB. Kalau bukan kita yang bangun NTB, lalu siapa lagi?” tegasnya, menyambung isu yang juga disuarakan Gapensi NTB.
Tantangan Zaman, Pancasila Jawabannya
Fakhruddin mengakui tantangan makin kompleks: stunting, pengangguran lulusan, kemiskinan ekstrem, hingga banjir informasi hoaks. Tapi justru di situlah Pancasila diuji.
“Nilai Pancasila tidak usang. Yang usang itu kalau kita malas mengamalkannya. Dulu Pancasila mempersatukan melawan penjajah. Hari ini Pancasila harus mempersatukan kita melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan,” ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan 5 elemen NTB: pemerintah, DPRD, swasta, akademisi, dan pemuda untuk bekerja dengan etos Pancasila.
“Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari kita buktikan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara di atas kertas, tapi denyut nadi pembangunan NTB Maju Mandiri Sejahtera,” pungkasnya.
Tentang Komisi IV DPRD NTB
Komisi IV DPRD Provinsi NTB membidangi kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan & anak, kepemudaan, olahraga, dan sosial. Fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan di bidang tersebut.
Tentang Fraksi Nasdem DPRD NTB
Fraksi Nasdem DPRD Provinsi NTB berlandaskan nilai Restorasi Indonesia: politik tanpa mahar, pemerintahan yang bersih, dan pembangunan berkeadilan untuk semua. (BR)
