Lombok Timur, NTB – Suasana birokrasi dan tatanan pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai semakin tidak jelas dan kacau di bawah kepemimpinan Bupati Iron - Edwin. Berbagai pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan dan manajemen pemerintahan yang dianggap tidak lagi berpihak pada kepentingan publik, melainkan hanya berputar pada kepentingan kelompok atau orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan semata.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam adalah belum ditetapkannya pejabat definitif untuk mengisi jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Hingga saat ini, jabatan strategis yang memegang peran vital sebagai pengawas dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan serta keuangan daerah tersebut masih dalam status pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara, sejak awal kepemimpinan Iron - Edwin memegang kendali daerah.
Ketiadaan penunjukan definitif untuk pos Inspektur Inspektorat ini memunculkan banyak tanda tanya besar di kalangan pengamat birokrasi, pegawai, maupun masyarakat. Pasalnya, Inspektorat adalah garda terdepan pengawasan agar roda pemerintahan berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga berjalannya waktu yang cukup lama, posisi strategis ini belum juga diisi secara pasti.
Pertanyaan besar pun bermunculan: “Ada apa sebenarnya di balik penundaan ini? Apakah ada kepentingan tertentu yang ingin dijaga agar fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal? Atau justru posisi ini sengaja digantung agar lebih mudah diatur sesuai keinginan penguasa?”
Ketidakpastian ini dinilai menciptakan kekacauan dalam sistem pengawasan internal. Bagaimana mungkin sebuah daerah bisa berjalan baik jika lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan saja tidak memiliki pemimpin yang definitif, berwenang penuh, dan aman dalam posisinya? Kondisi ini mengindikasikan lemahnya manajemen kepegawaian dan ketidakjelasan arah kebijakan di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
Kekacauan birokrasi ini diperparah dengan persepsi yang berkembang kuat di masyarakat bahwa kepemimpinan Iron Edwin tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Lombok Timur. Berbagai kebijakan, penempatan pejabat, hingga alokasi sumber daya daerah dinilai tidak lagi merata dan profesional, melainkan hanya diarahkan, dinikmati, dan diperuntukkan bagi kalangan terbatas, mereka yang dekat, seide, atau memiliki hubungan khusus dengan lingkaran kekuasaan pemimpin daerah.
Banyak pihak menilai, pemerintahan yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat, kini seolah berubah menjadi "perusahaan keluarga atau kelompok". Rekrutmen pejabat, penempatan jabatan strategis, hingga pembagian proyek dan bantuan sosial kerap diisukan hanya menyasar mereka yang masuk dalam lingkaran dalam, sementara pejabat berkompeten namun tidak "dekat" justru tersisih atau ditempatkan di posisi yang tidak strategis.
Akibatnya, birokrasi menjadi tidak sehat. Kinerja diukur bukan berdasarkan prestasi dan kemampuan, melainkan seberapa dekat hubungan seseorang dengan pemimpin. Akibatnya, pelayanan publik menjadi kacau, inovasi mandek, dan aspirasi masyarakat luas tidak terakomodasi dengan baik.
Pola kepemimpinan seperti ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam di hati masyarakat Lombok Timur. Rakyat merasa bahwa pemerintah daerah tidak lagi bekerja untuk mereka, melainkan bekerja untuk kepentingan kelompok sempit. Demokrasi dan keadilan yang diharapkan saat pemilihan kepala daerah seolah dikhianati dengan praktik-praktik yang tidak transparan dan eksklusif.
Pengamat pemerintahan menilai, kekacauan birokrasi, ketidakpastian pejabat kunci seperti Inspektur Inspektorat, hingga kebijakan yang pilih-pilih ini adalah bukti nyata lemahnya manajemen kepemimpinan. Pemimpin yang baik seharusnya menata birokrasi agar rapi, transparan, dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat demi kemajuan daerah, bukan sebaliknya, menciptakan ketidakpastian dan membagi-bagi kekuasaan hanya untuk kalangan sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat luas terus mempertanyakan kejelasan posisi Inspektur Inspektorat dan meminta perubahan pola kepemimpinan yang lebih terbuka, adil, dan benar-benar kembali bekerja untuk seluruh warga Lombok Timur, tanpa memandang latar belakang atau kedekatan dengan penguasa.
(Tim/red)
