Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur 7,83 Persen: Angka Statistik Tumbuh, Realitas Ekonomi Rakyat Ikut Tumbuh??

Barsela24news.com

Barsela24news.com - Lombok Timur, NTB | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membanggakan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi di Pulau Lombok dan berada di atas rata-rata nasional.

Di ruang-ruang pemerintahan, angka itu menjadi bahan kebanggaan. Namun di pasar tradisional, di sawah, di pelabuhan nelayan, di warung-warung kecil, dan di rumah-rumah warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertanyaan yang muncul justru berbeda:

Jika ekonomi tumbuh 7,83 persen, mengapa banyak rakyat belum merasakan hidup yang lebih mudah?

Angka pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi komoditas politik yang paling mudah dipamerkan. Semakin tinggi angkanya, semakin besar pula ruang bagi pemerintah untuk mengklaim keberhasilan.

Namun pertumbuhan ekonomi sejatinya bukan soal angka yang tercetak dalam laporan BPS atau dipajang dalam slide presentasi. Pertumbuhan ekonomi seharusnya tercermin pada kualitas hidup masyarakat.

Faktanya, berbagai persoalan ekonomi masih menjadi keluhan utama warga Lombok Timur.

• Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. 
• Biaya pendidikan dan kesehatan semakin membebani keluarga berpenghasilan rendah.
• Kesempatan kerja formal masih terbatas. 
• Petani masih menghadapi ketidakpastian harga hasil panen.
• Sementara nelayan harus berjibaku dengan tingginya biaya operasional dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Di tengah kondisi tersebut, publik berhak mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi itu benar-benar dinikmati masyarakat luas atau hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah memiliki akses terhadap modal dan proyek pembangunan.

Sebab sejarah pembangunan di berbagai daerah menunjukkan satu hal: 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti rakyat sejahtera.
Angka pertumbuhan bisa melonjak karena meningkatnya aktivitas sektor tertentu, proyek pemerintah, investasi skala besar, atau perputaran uang pada kelompok ekonomi tertentu. 

Namun jika pertumbuhan tersebut tidak menciptakan pekerjaan baru, tidak meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tidak mengurangi kemiskinan, maka manfaatnya bagi rakyat sangat terbatas.

Yang lebih mengkhawatirkan, angka pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan tameng untuk menutupi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Ketika rakyat mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, pemerintah menjawab dengan angka pertumbuhan. 

Ketika masyarakat mempertanyakan kesejahteraan, yang disodorkan justru statistik; Padahal rakyat tidak makan angka pertumbuhan. Rakyat tidak bisa membayar beras, listrik, atau biaya sekolah anak dengan data statistik. 

Yang dibutuhkan rakyat adalah pendapatan yang cukup, harga kebutuhan yang stabil, lapangan kerja yang tersedia, serta pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan angka pertumbuhan 7,83 persen. Pemerintah juga harus berani menjelaskan secara terbuka:

• Berapa jumlah warga miskin saat ini?

• Berapa angka pengangguran terbaru?

• Berapa rata-rata pendapatan masyarakat dibandingkan biaya hidup?

• Seberapa besar kesenjangan ekonomi yang masih terjadi?

• Siapa yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut?

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, angka 7,83 persen hanya akan menjadi angka yang indah di podium kekuasaan, tetapi asing di dapur rakyat.

Pembangunan yang berhasil bukan ketika grafik ekonomi naik tinggi, melainkan ketika masyarakat merasakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. 

Ketika petani mendapatkan harga yang layak, nelayan memperoleh keuntungan yang cukup, anak muda mudah mendapatkan pekerjaan, dan keluarga tidak lagi dihantui mahalnya kebutuhan hidup.

Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi "Apakah ekonomi Lombok Timur tumbuh?"

Melainkan: "Mengapa pertumbuhan ekonomi 7,83 persen itu belum terdengar gaungnya di kantong rakyat?"

Sampai pertanyaan itu terjawab, publik akan terus melihat angka 7,83 persen bukan sebagai bukti kesejahteraan, melainkan sebagai statistik yang menguntungkan penguasa dan belum tentu mencerminkan kenyataan yang dihadapi rakyat setiap hari.

Redaksi