Barsela24news.com | Lombok NTB, Selasa, 4 Agustus 2026 – Puluhan hingga ratusan kendaraan terlihat mengular di berbagai SPBU di Pulau Lombok. Antrean panjang yang terjadi sejak pagi hingga malam menjadi pemandangan yang berulang. Masyarakat rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite, sementara sebagian lainnya pulang dengan tangan kosong karena stok di SPBU telah habis.
Di tengah kelangkaan tersebut, harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan melonjak menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter, jauh di atas harga jual resmi. Kondisi ini memaksa masyarakat yang membutuhkan BBM secara mendesak untuk membeli dengan harga lebih tinggi agar tetap dapat bekerja.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara biasa. Sopir angkutan, pengemudi ojek online, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja harian mengaku kehilangan waktu produktif dan pendapatan akibat harus mengantre berjam-jam di SPBU.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Jika Pertamina menyatakan stok BBM tersedia, mengapa antrean panjang terjadi hampir serentak di berbagai wilayah Lombok? Mengapa masyarakat tetap kesulitan memperoleh Pertalite, sementara di tingkat eceran harganya justru melonjak?
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi dipicu oleh proses perawatan (maintenance) sejumlah armada mobil tangki pengangkut BBM sehingga pasokan ke beberapa SPBU mengalami keterlambatan. Pemerintah juga menyebut adanya peningkatan konsumsi Pertalite dalam beberapa waktu terakhir yang turut memberikan tekanan terhadap distribusi.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa stok Pertalite secara nasional dalam kondisi aman dan distribusi terus dioptimalkan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara real-time untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta melakukan optimalisasi rantai pasok dan distribusi apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
Di lapangan, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Fakta yang terlihat adalah antrean masih mengular, aktivitas ekonomi terganggu, dan harga Pertalite di tingkat pengecer meningkat akibat kelangkaan pasokan.
Merespons kondisi tersebut, aparat kepolisian turun melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan serta menelusuri penyebab antrean panjang. Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan resmi mengenai adanya penyimpangan dalam distribusi BBM.
Apabila gangguan distribusi tidak segera dipulihkan, dampaknya dapat meluas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. BBM bersubsidi merupakan kebutuhan strategis yang menopang mobilitas jutaan warga, sehingga setiap keterlambatan distribusi berpotensi menimbulkan efek berantai, mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga melonjaknya harga di tingkat eceran.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait. Publik berharap normalisasi distribusi dilakukan secepat mungkin, disertai transparansi mengenai penyebab kelangkaan agar tidak memunculkan spekulasi maupun keresahan yang berkepanjangan.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sederhana namun penting: apakah yang terjadi di Lombok semata-mata persoalan distribusi, atau ada faktor lain yang menyebabkan Pertalite sulit diperoleh masyarakat? Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan hak masyarakat atas akses BBM bersubsidi tetap terjamin.
Redaksi
