"Jembatan Ambruk Sejak 2023, Akses Warga dan Siswa Terputus — Gotong Royong Jadi Jalan Keluar Saat Pemerintah Tak Kunjung Merealisasikan"
Barsela24news.com | Lombok Tengah NTB, 16 September 2026— Dua tahun lebih bukan waktu yang singkat.
Sejak jembatan penghubung di kawasan Dusun Orok-Orok, Kudung Are, dan Tembuku, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, ambruk diterjang banjir besar pada 2023, warga mengaku terus menunggu kepastian pembangunan dari pemerintah.
Namun hingga kini, menurut warga, kepastian itu belum juga terlihat.
Di tengah penantian dan ketidakjelasan tersebut, masyarakat akhirnya mengambil keputusan sendiri.
Kalau pemerintah belum membangun, warga memilih membangun dengan kemampuan mereka sendiri.
Semangat gotong royong kembali digerakkan. Warga membersihkan lokasi, melakukan pengukuran awal, mengumpulkan dukungan dan mencari bantuan dari berbagai pihak agar pembangunan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan mereka dapat kembali diwujudkan.
Kontras pun terlihat jelas:
Pemerintah ditunggu. Warga bergerak.
Dua Tahun Menunggu, Dua Kilometer Harus Memutar. Ambruknya jembatan bukan sekadar membuat satu bangunan infrastruktur hilang. Bagi masyarakat Desa Mujur, hilangnya akses tersebut berarti bertambahnya jarak dan waktu perjalanan.
Warga yang sebelumnya menggunakan jalur tersebut harus menempuh jalan alternatif dengan tambahan jarak sekitar dua kilometer.
Dampaknya juga dirasakan para pelajar.
Siswa dari tiga sekolah yang selama ini menggunakan akses tersebut harus memutar untuk menuju sekolah.
Jalur yang seharusnya menjadi akses penghubung antardusun dan bahkan antardesa berubah menjadi jalur yang tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya.
Padahal, menurut warga, jembatan tersebut memiliki fungsi penting untuk aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah maupun kegiatan adat.
Pernah Swadaya, Pernah Ditegur. Yang membuat warga semakin kecewa, persoalan ini bukan baru terjadi kemarin.
Warga menyebut jembatan tersebut sebelumnya juga pernah dibangun melalui swadaya masyarakat sekitar tahun 1988.
Artinya, tradisi membangun infrastruktur secara gotong royong sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Mujur.
Setelah jembatan roboh akibat banjir pada 2023, warga kembali berusaha mencari jalan keluar.
Sekitar setahun lalu, masyarakat bahkan sempat mengumpulkan dana secara patungan untuk mengerjakan jembatan.
Namun menurut keterangan warga, upaya tersebut mendapat teguran karena disebut akan segera dianggarkan oleh pemerintah.
Warga kemudian kembali menunggu.
Tetapi waktu berjalan.
Janji penganggaran yang mereka tunggu, menurut warga, belum juga berubah menjadi pembangunan nyata.
“Kami Sudah Bosan dengan Janji”
H. Isro' dan Murdan, warga setempat, menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut pada akhirnya kembali dilakukan karena masyarakat merasa tidak bisa terus menunggu.
“Jembatan ini kebutuhan kita bersama. Tanpa harus menunggu realisasi pemerintah desa maupun daerah,” ujar mereka.
Warga lainnya menegaskan bahwa perjuangan tersebut dilakukan bukan karena ingin mengambil alih tanggung jawab pemerintah, melainkan karena kebutuhan masyarakat sudah terlalu mendesak.
“Kami sudah bosan dengan janji-janji. Dari dulu memang kami dijanjikan terus, tetapi tidak pernah terealisasi.”
Karena itu, masyarakat memilih mencari bantuan ke berbagai pihak.
Sebagian warga memberikan dukungan sesuai kemampuan, sementara pengerjaan dilakukan dengan menghidupkan kembali semangat gotong royong.
Dari 1988, Ambruk 2023, Dibangun Lagi oleh Warga. Jembatan ini memiliki cerita panjang dalam kehidupan masyarakat setempat. Sekitar 1988, jembatan tersebut disebut pernah dibangun dengan kekuatan swadaya masyarakat. Puluhan tahun kemudian, banjir besar pada 2023 membuat jembatan tersebut roboh.
Selama lebih dari dua tahun, masyarakat harus menggunakan jalur alternatif.
Kini, pada 2026, warga kembali mengangkat semangat yang sama:
gotong royong. Bedanya, kali ini swadaya tersebut muncul setelah masyarakat mengaku terlalu lama menunggu realisasi pemerintah.
Pemerintah Diharapkan Tidak Sekadar Menonton. Aksi masyarakat tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kebutuhan terhadap jembatan memang nyata dan mendesak.
Namun pembangunan jembatan publik bukan hanya soal tenaga dan material.
Ada aspek teknis yang menyangkut kekuatan konstruksi, keselamatan pengguna, daya tahan terhadap banjir, serta kelayakan struktur.
Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak membiarkan masyarakat bekerja sendiri.
Justru aksi swadaya tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk turun memberikan asistensi teknis, pendampingan konstruksi dan dukungan sesuai kewenangannya.
Masyarakat sudah menunjukkan kemauan.
Masyarakat sudah menunjukkan tenaga.
Masyarakat bahkan sudah menunjukkan bahwa ketika akses publik benar-benar dibutuhkan, mereka bersedia turun tangan.
Kini Bukan Lagi Soal Janji. Persoalannya kini bukan sekadar kapan jembatan dibangun. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah merespons masyarakat yang telah lebih dahulu bergerak.
Sebab ketika warga sudah mengeluarkan tenaga dan dana sendiri, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan pembangunan akan segera dilakukan.
Publik membutuhkan kepastian, transparansi dan tindakan nyata. Jika memang terdapat rencana penganggaran, masyarakat berhak mengetahui bagaimana statusnya. Jika belum dapat dianggarkan, pemerintah juga perlu menjelaskan alasannya.
Dan jika masyarakat telah memulai pembangunan secara swadaya, pemerintah dapat hadir memastikan pembangunan tersebut memenuhi aspek keselamatan dan standar teknis.
Sebab jangan sampai sejarah kembali berulang: warga menunggu, pemerintah berjanji, waktu berjalan, lalu warga kembali membangun sendiri.
Untuk masyarakat Desa Mujur, jembatan ini bukan sekadar beton dan besi.
Ini adalah akses menuju sekolah.
Akses menuju tempat ibadah.
Akses menuju aktivitas ekonomi.
Akses menuju keluarga dan lingkungan sekitar.
Dan setelah dua tahun lebih menunggu, warga akhirnya memilih satu jalan:
berhenti menunggu dan mulai membangun.
Kini masyarakat tinggal menunggu satu hal lagi: Apakah pemerintah akan hadir sebagai mitra masyarakat, atau kembali membiarkan warga menyelesaikan sendiri persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik tersebut?
Laporan: Jamiri
