Barsela24news.com | Banda Aceh – Persoalan Bendera Bulan Bintang kembali menjadi perhatian publik. Setelah bertahun-tahun menjadi polemik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, masyarakat kini menunggu kepastian hukum mengenai penggunaan bendera yang telah menjadi bagian dari identitas dan perjalanan sejarah Aceh.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut simbol daerah. Bendera Bulan Bintang berkaitan erat dengan sejarah konflik, proses perdamaian Aceh, kekhususan pemerintahan, serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Di tengah perjalanan panjang perdamaian Aceh, publik mempertanyakan mengapa persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut belum juga menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dituntut tidak terus membiarkan polemik ini menjadi perdebatan politik tanpa keputusan yang jelas.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) kembali mengangkat persoalan Bendera Aceh dalam pertemuan dengan pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyampaikan tiga persoalan strategis Aceh yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, yakni evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Blang Padang, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Mualem berharap ketiga persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret.
Sementara itu, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengedepankan dialog konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi terbaik.
Pernyataan tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh. Namun, harapan saja tidak cukup. Publik membutuhkan tindak lanjut, kejelasan tahapan penyelesaian, serta keputusan yang memiliki dasar hukum kuat.
Secara hukum, pengaturan mengenai bendera Aceh memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 246 UUPA memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan bendera daerah sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi Aceh untuk memiliki simbol daerah sendiri.
Namun, persoalan muncul ketika pengaturan bendera daerah berhadapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 77 Tahun 2007 mengatur larangan desain lambang daerah memiliki persamaan dengan simbol organisasi terlarang atau gerakan separatis.
Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber polemik mengenai Bendera Bulan Bintang.
Karena itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu menyelesaikan persoalan ini melalui harmonisasi regulasi, dialog kelembagaan, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun tersebut mengatur Bendera Bulan Bintang sebagai bendera daerah Aceh.
Namun, implementasi qanun tersebut masih menghadapi persoalan dalam hubungan regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sebenarnya status hukum qanun tersebut, sejauh mana proses evaluasi telah dilakukan, dan apa langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan?
Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013, termasuk dasar hukum, dokumen administrasi, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian akibat tidak adanya penjelasan yang utuh mengenai proses hukum dan kebijakan pemerintah.
Kekhususan Aceh bukan muncul tanpa sejarah. Ada perjalanan panjang konflik dan proses perdamaian yang menjadi bagian penting dalam terbentuknya sistem pemerintahan Aceh saat ini.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Karena itu, penyelesaian persoalan Bendera Bulan Bintang harus mempertimbangkan sejarah perdamaian, kekhususan Aceh, kepastian hukum, serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah pusat tidak seharusnya hanya berbicara mengenai kekhususan Aceh dalam forum-forum resmi, tetapi juga harus memastikan pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut.
Publik tentu tidak cukup hanya mendengar pernyataan bahwa persoalan bendera telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan komunikasi, hasil konsultasi, dokumen yang telah disampaikan, serta langkah hukum dan politik yang sedang ditempuh.
Mualem sebagai Gubernur Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat diperjuangkan melalui jalur konstitusional dan kelembagaan.
Begitu pula DPR Aceh (DPRA), partai politik lokal, tokoh masyarakat, akademisi, serta seluruh elemen sipil harus mengambil peran dalam mendorong penyelesaian yang tidak menimbulkan ketegangan baru.
Polemik Bendera Bulan Bintang tidak boleh terus dimanfaatkan sebagai komoditas politik setiap kali muncul dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh.
Persoalan ini membutuhkan keberanian politik, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum.
Pemerintah pusat harus menjelaskan posisi hukumnya. Pemerintah Aceh harus menyampaikan perkembangan perjuangannya.
Sementara masyarakat berhak mengetahui sejauh mana komitmen penyelesaian yang selama ini disampaikan benar-benar diwujudkan.
Penyelesaian persoalan bendera juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas sejarah dan semangat perdamaian Aceh.
Sebaliknya, penyelesaian yang adil, transparan, dan berdasarkan hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menjaga stabilitas perdamaian.
Kini, perhatian masyarakat Aceh tertuju kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Pemerintah Aceh.
Apakah persoalan Bendera Bulan Bintang akan mendapatkan penyelesaian yang jelas? Apakah pemerintah pusat akan membuka ruang penyelesaian regulasi secara transparan? Dan sejauh mana Pemerintah Aceh mampu memperjuangkan kekhususan yang telah dijamin undang-undang?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar pernyataan politik.
Bendera Bulan Bintang bukan sekadar persoalan simbol. Ini merupakan ujian konsistensi negara dalam menghormati kekhususan Aceh, menjaga semangat perdamaian, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Jika kekhususan Aceh telah dijamin melalui undang-undang, implementasinya juga harus mendapatkan kejelasan.
Jangan biarkan persoalan Bendera Bulan Bintang terus menggantung tanpa kepastian. Pemerintah pusat harus memberikan jawaban, Pemerintah Aceh harus membuktikan komitmen, dan seluruh elemen masyarakat harus menjaga perdamaian Aceh. (Red)
