BUPATI JANGAN HANYA URUS KLARIFIKASI PROYEK WC! PETI DIDUGA TELAN KORBAN JIWA, DI MANA MITIGASI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH?

Barsela24news.com

SUMBAWA, NTB — Ketua DPW GARDA SATU NTB, Abdul Hakim, yang akrab di sapa Bang Akim melontarkan kritik keras terhadap perhatian dan respons Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyikapi dugaan maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Lantung dan Teluk Santong.

Menurut Bang Akim, pemerintah daerah tidak boleh hanya terlihat responsif ketika menghadapi polemik dan memberikan klarifikasi terkait proyek pembangunan, sementara persoalan keselamatan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin justru membutuhkan perhatian serius.

Terlebih, adanya peristiwa korban meninggal dunia yang dikaitkan dengan aktivitas pertambangan rakyat harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan, mitigasi risiko, dan langkah pencegahan.

"Jangan sampai pemerintah terlihat lebih responsif ketika menjawab polemik proyek pembangunan, tetapi terkesan lamban ketika masyarakat menghadapi ancaman keselamatan akibat dugaan aktivitas PETI. Keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama," tegas Abdul Hakim. yang akrab di sapa Bang Akim

Ia menilai, Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mengoordinasikan langkah perlindungan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Menurutnya, persoalan pertambangan tidak cukup disikapi dengan pernyataan atau imbauan semata. Dibutuhkan langkah konkret berupa pemetaan wilayah rawan, identifikasi potensi bahaya, koordinasi lintas instansi, serta mitigasi terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

"Kalau Bupati memahami persoalan pertambangan, seharusnya ada langkah antisipasi yang jelas. Jangan menunggu jatuh korban berikutnya baru semua pihak bergerak. Pemerintah harus hadir sebelum tragedi terjadi, bukan hanya setelah masyarakat kehilangan nyawa," ujarnya.

EMPAT PERTANYAAN PUBLIK UNTUK BUPATI SUMBAWA

Bang Akim secara terbuka mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyikapi persoalan tersebut.

1. Apa langkah konkret pemerintah daerah menyikapi dugaan maraknya PETI di Lantung dan Teluk Santong?
2. Apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta menyiapkan langkah mitigasi keselamatan masyarakat?
3. Bagaimana koordinasi Bupati dengan pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan instansi teknis pertambangan dalam menangani persoalan tersebut?
4. Apa langkah pencegahan dan jaminan perlindungan masyarakat agar peristiwa korban meninggal dunia tidak kembali terulang?

Menurutnya, meskipun kewenangan perizinan dan pengawasan teknis pertambangan berada pada pemerintah pusat dan instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah kabupaten untuk bersikap pasif.

Pemerintah daerah tetap memiliki ruang dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mendorong penanganan persoalan sesuai kewenangannya.

JANGAN TUNGGU KORBAN BERIKUTNYA!

GARDA SATU NTB mendesak Bupati Sumbawa agar tidak berhenti pada klarifikasi persoalan pembangunan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan melalui tindakan nyata terhadap persoalan keselamatan masyarakat.

Bang Akim menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan agar pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan secara bertanggung jawab.

"Jangan hanya hadir saat memberikan klarifikasi. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Jangan biarkan persoalan dugaan PETI terus menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan Sumbawa," tutupnya.

GARDA SATU NTB menegaskan: keselamatan rakyat bukan persoalan sampingan. Pemerintah harus hadir, bertindak, dan memberikan perlindungan nyata. (BA)
Tags