Sumbawa NTB, 13 Nopember 2026 - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa mendukung pelaksanaan tes urine secara rutin bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik eksekutif maupun legislatif. HMI menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan narkoba sekaligus memastikan para pejabat dapat menjadi teladan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, kepada media ini, Jumat (13/11/2026), menegaskan bahwa rencana tes urine tersebut harus segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi wacana. Terlebih, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dan Ketua DPRD sebelumnya telah menyampaikan komitmen terkait rencana pelaksanaannya.
“Dorongan tes urine rutin bagi pejabat ini merupakan langkah yang sangat bagus dan memang harus dilakukan. Jangan sampai hanya menjadi wacana, karena pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif harus memberikan contoh dan keteladanan bahwa mereka benar-benar bersih serta bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar hasil pemeriksaan nantinya dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui keseriusan para pejabat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.
Dalam konteks pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa, Wahyudin menyatakan HMI mendukung langkah yang dilakukan BNNK Sumbawa, TNI, dan Polri. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan organisasinya, mulai dari dialog, seminar edukasi kepada masyarakat, hingga aksi demonstrasi untuk mendesak seluruh pihak bersama-sama menangani persoalan narkoba.
Lebih jauh, ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, keseriusan pemerintah kabupaten diperlukan agar upaya tersebut dapat bergerak hingga tingkat kecamatan dan desa. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat penanganannya.
“Persoalan narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus menjadi perhatian serius. Kalau pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, tentu pemerintah kecamatan dan desa juga akan ikut bergerak. Jika diperlukan, bentuk satuan tugas agar penanganannya lebih terarah,” katanya.
Selain penguatan pengawasan dan penindakan, Wahyudin menyoroti persoalan ekonomi yang berdasarkan analisis HMI Cabang Sumbawa turut berkaitan dengan masifnya peredaran narkoba. Ia menilai keterbatasan ekonomi dan kebutuhan hidup dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat menjadikan aktivitas ilegal tersebut sebagai sumber pendapatan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperhatikan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak agar masyarakat memiliki alternatif penghasilan dan tidak terjerumus dalam aktivitas yang melanggar hukum.
“Dari hasil analisis kami, salah satu faktor yang berkaitan dengan masifnya peredaran narkoba adalah persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup. Karena itu, lapangan pekerjaan yang layak juga harus disiapkan pemerintah daerah agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang baik dan terlepas dari pekerjaan haram tersebut,” ungkapnya.
Untuk menghasilkan solusi yang konkret, Wahyudin mendorong adanya pembahasan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), organisasi kepemudaan (OKP), BEM se-universitas di Kabupaten Sumbawa, unsur keagamaan, lintas etnik, hingga elemen masyarakat lainnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut semakin penting menyusul informasi dari BNNK Sumbawa mengenai tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan narkoba telah menyentuh lingkungan pendidikan.
“Informasi adanya tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba merupakan pukulan berat bagi kita semua. Artinya, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak ingin semakin banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba, terlebih jika sudah masuk ke lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Wahyudin menegaskan, HMI Cabang Sumbawa akan terus mendukung upaya pemberantasan narkoba sekaligus memantau perkembangan rencana pelaksanaan tes urine bagi pejabat daerah. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
(Red/BR)
