MATARAM, NTB – Dugaan praktik transaksional dalam proses pengusulan dan distribusi kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Gerakan Pemantau Kebijakan NTB (GEPAK NTB).
Ketua GEPAK NTB, Fadli, menegaskan bahwa KIP merupakan program bantuan pendidikan negara, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"KIP itu Kartu Indonesia Pintar, bukan Kartu Indonesia Pembisnis. Jangan jadikan kemiskinan sebagai ladang bisnis!" tegas Fadli.
Menurutnya, munculnya dugaan praktik jual beli kuota KIP Kuliah harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengusulan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi di NTB.
Ia menyoroti persoalan penyaluran bantuan pendidikan pada periode 2021–2025 yang dinilai perlu dievaluasi. Salah satu hal yang dipertanyakan adalah dugaan ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi calon penerima dengan hasil pengelompokan atau penilaian kelayakan bantuan.
Fadli juga menyinggung informasi mengenai seorang mahasiswa di Universitas Mataram yang disebut berasal dari keluarga yatim piatu, tetapi memperoleh kategori atau grade 3 dan tidak mendapatkan bantuan KIP Kuliah.
Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi berdasarkan dokumen dan kriteria resmi yang berlaku. Pernyataan ini muncul lagi disampaikan secara langsung dan keluar dari mulut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah pada hari rabu 11/11/2026 hari lalu, yakni " Semua keputusan mengenai kuota KIP di NTB ini dibawa langsung oleh salah satu anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, maupun saint. Kita dinas hanya menerima usulan dari sekolah-sekolah saja" ungkap kadis dalam menjawab masa aksi.
"Jangan sampai mahasiswa dari keluarga tidak mampu justru kesulitan mengakses bantuan, sementara muncul dugaan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan proses distribusi kuota untuk kepentingan tertentu. Ini harus diperiksa secara objektif," ujarnya.
GEPAK NTB meminta pihak terkait, baik pengelola program di tingkat perguruan tinggi, kementerian, maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan, untuk membuka informasi mengenai mekanisme distribusi kuota dan proses seleksi penerima KIP Kuliah.
GEPAK NTB juga mendorong agar dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk apabila terdapat indikasi aliran uang dalam proses pengusulan maupun penetapan penerima, ditelusuri berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Fadli menegaskan bahwa penelusuran tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis apabila ditemukan indikasi persoalan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TRANSPARANSI ADALAH KEHARUSAN
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut pembagian kuota bantuan, melainkan menyangkut keadilan akses pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak dari keluarga petani, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Jangan biarkan hak pendidikan masyarakat kecil dikalahkan oleh kepentingan oknum. Jika memang ada praktik jual beli kuota, buktikan dan tindak sesuai hukum. Jika tidak benar, buka data dan jelaskan mekanismenya kepada publik," tegasnya.
GEPAK NTB berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap program bantuan pendidikan pemerintah.
KIP KULIAH ADALAH PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN, BUKAN KOMODITAS PERDAGANGAN!
Usut dugaan penyimpangan, buka transparansi penyaluran, dan pastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau mahasiswa yang memenuhi persyaratan. (BA)
FADLI
KETUA GERAKAN PEMANTAU KEBIJAKAN NTB (GEPAK NTB)
