Banda Aceh — Keputusan pengembalian empat pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh tidak hanya soal batas teritorial, tetapi juga menyangkut marwah perjuangan dan komitmen terhadap keberlanjutan perdamaian Aceh. Hal itu disampaikan oleh Sayed Mustafa Usab, eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tripoli Libya, mantan Koordinator GAM wilayah Barat Selatan Aceh sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2012-2014.
Menurutnya, pengembalian empat pulau tersebut merupakan bukti nyata bahwa penyelesaian persoalan Aceh masih selaras dengan semangat perdamaian yang lahir dari kesepakatan MoU Helsinki.
Disisi lain, dirinya juga meyakini bahwa kedekatan Presiden Prabowo dengan Mualem juga menjadi faktor penting kembalinya ke-empat pulau itu ke Aceh.
“Kalau yang lain-lain itu hanya bumbu-bumbu saja, peumameh kuah istilah bahasa Acehnya. Kalau bukan karena hubungan dekat Mualem dengan Presiden Prabowo, empat pulau itu mungkin akan rumit dan berliku” tegas Sayed Mustafa, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia menegaskan, keempat pulau tersebut bukan sekadar wilayah administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari jejak panjang sejarah perjuangan Aceh dalam konflik masa lalu.
“Pulau-pulau itu juga menyimpan banyak kisah perjuangan GAM dulu, di sana salah satu tempat kita bertahan. Maka saya acungkan double jempol untuk Mualem atas keberhasilan ini,” ungkapnya.
Selain itu, Sayed Mustafa juga mengungkapkan bagaimana dirinya ikut terlibat dalam upaya awal membuka pintu perdamaian.
“Di tengah situasi yang kian panas antara pemerintah RI dan GAM, pada Oktober 2003 saya ikut dalam lobi dengan Pak Jusuf Kalla di Hotel Okura, Amsterdam. Di sana lah awal dialog dibuka, yang kemudian melahirkan MoU Helsinki sebagai pondasi perdamaian Aceh,” jelasnya.
Menurutnya, pengembalian empat pulau ini tidak bisa dipisahkan dari semangat kesepakatan damai tersebut.
"Apa yang terjadi hari ini sejatinya bagian dari implementasi cita-cita MoU Helsinki, yaitu penghormatan penuh terhadap keistimewaan dan hak-hak Aceh. Kembalinya empat pulau ini merupakan wujud nyata pengakuan terhadap kedaulatan Aceh dalam bingkai NKRI seperti yang disepakati dalam MoU Helsinki," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sayed Mustafa juga menekankan pentingnya pemerintah pusat untuk kembali menjadikan butir-butir MoU Helsinki sebagai pedoman utama dalam merawat perdamaian dan membangun Aceh ke depan.
“MoU Helsinki adalah fondasi perdamaian berkelanjutan. Pemerintah pusat harus mempedomani kembali seluruh butir-butir perjanjian itu. Jangan sampai terjadi pengabaian yang justru melemahkan kepercayaan rakyat Aceh,” ujar Sayed.
Ia menegaskan, perdamaian Aceh yang telah terjaga hampir dua dekade harus tetap dirawat dengan komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak.
“Momentum pengembalian empat pulau ini bukan sekadar kemenangan rakyat Aceh mengembalikan haknya, tetapi pesan kuat bahwa penyelesaian masalah Aceh harus terus mengacu pada MoU Helsinki. Perdamaian ini lahir dari pengorbanan besar, jangan sampai rusak oleh nafsu kekuasaan sesaat,” tegasnya.
“Sekarang saatnya semua pihak mesti memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Mualem dalam memimpin serta memperjuangkan kemajuan Aceh sesuai dengan harapan MoU Helsinki sebagai yang telah kita perjuangkan bersama,” tutup Sayed Mustafa. (Red)
