Meulaboh - Peneliti Kesehatan lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teuku Umar meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mencabut sertifikat Kabupaten Open Defecation Free (ODF) atau Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Abdya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Yulizar Kasma akademisi dan peneliti asal Kabupaten Abdya. Rabu (08/07/2025).
Menurut Yulizar kasma, pemberian sertifikat ODF kepada Kabupaten yang masih memiliki prilaku BABS yang tinggi seperti Abdya tidak bisa dibenarkan, karna ada dugaan pembohongan publik dengan potensi manipulasi data.
”Saya sejak 2024 melakukan penelitian tentang kemilikan Jamban sehat dan prilaku BABS di Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga saya tau persis bahwa banyak sekali Gampoeng yang masyarakatnya belum memiliki jamban di Kabupaten Abdya” Ungkap Yulizar
Yulizar menambahkan banyak warga yang tidak memiliki Closet dan septic tank sehingga masih BABS di parit atau sungai.
”Ada juga rumah tangga yang memiliki Closet tapi tidak memiliki Septictank sehingga pipa jambannya lansung ke parit atau sungai, kita bisa melihat banyak Gampoeng yang diatas parit ada jamban seadanya,” tambah Yulizar
Manipulasi data seperti ini, kata Yulizar, tidak membuat Abdya bisa lepas dari potensi penyakit yang disebabkan tinja seperti diare atau polio, tidak menjadikan estitika lingkungan dibanyak Gampoeng menjadi baik karna faktanya masih ada gubuk jamban diatas parit.
”saya tidak menyalahkan tenaga Kesehatan di Abdya, karna ternyata ada dugaan mereka dipaksa untuk membuat data – data bukan seperti faktanya tahun lalu, ada perintah dari kemenkes terkait BABS tertutup ka Dearah hingga belakang berubah menjadi ODF” ujarnya.
”Kami berharap, Gubernur dapat mengevaluasi kembali terkait sertfikat ODF yang dikeluarkan, bukan hanya untuk Kabupaten Abdya, tapi juga Kabupaten – kabupaten lain yang berpotensi melakukan hal serupa” tutup Yulizar
Laporan : Redaksi
