Aceh Selatan,- Ironis, gedung kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Sama dua, Kabupaten Aceh Selatan, yang seharusnya menjadi tempat pelayanan dan perlindungan bagi perempuan serta anak korban kekerasan, kini justru terbengkalai bagaikan rumah hantu. Bangunan itu terlihat tidak terurus, rusak parah, kusam, tanpa aktivitas, dan dipenuhi rerumputan liar.
Padahal lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum, psikologi, serta perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, hingga eksploitasi.
Sejumlah masyarakat mengaku kecewa melihat kondisi tersebut. “Kami tidak tahu apakah kantor itu masih berfungsi atau tidak. Gedungnya seperti rumah kosong, hari hari tidak ada kegiatan yang terpantau, sehingga terlihat sangat menakutkan jika malam dikarenakan lampu pun sudah tidak ada,” ujar Tokoh masyarakat Sama dua,
Zulfikar Ade yang merupakan Tokoh masyarakat sama dua, mempertanyakan, ke mana anggaran pemeliharaan, serta bagaimana pemerintah daerah mengelola lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ucapnya kepada media Barsela24News.com,. Rabu (05/11/2025).
Lanjutnya, kami merasa kecewa atas ketidakseriusan pemerintah daerah, sejak sepuluh tahun terakhir terhadap pemeliharaan kantor tersebut, kita semua tahu kalau “Kantor itu dibangun untuk melindungi perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan, tapi sekarang malah seperti gedung kosong yang tak terurus. Kalau kantor layanan sosial saja dibiarkan seperti ini, bagaimana masyarakat mau mencari bantuan? Ini sangat memalukan,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pemerintah sekarang ini, maupun dinas terkait, bisa secepatnya turun ke lokasi untuk melihat langsung bagaimana kondisi kantor yang dibangun menggunakan uang Negara rusak Parah.
“Pemerintah jangan hanya bisa membangun gedung lalu dibiarkan terbang begitu saja, P2TP2A harus aktif, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu nyata dan terus terjadi. Kita butuh lembaga yang siap menerima laporan kapan saja,” tambahnya.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai alasan kantor tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya, termasuk apakah pelayanan P2TP2A sudah dialihkan ke lokasi lain.
Publik meminta Bupati Aceh Selatan turun tangan dan melakukan evaluasi, agar fasilitas pelayanan sosial tidak sekadar menjadi bangunan kosong tanpa manfaatmanfaat, tutup Zulfikar Ade.
Laporan: Hartini
