Foto: Ketua PP NTB Eddy Sophiaan (Kiri)
Ketua umum KPH H. Japto S Soerjosoemarno, S.H. (Kanan)
Sumbawa, NTB – Dukungan penuh datang dari organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia. Ketua Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan, secara terbuka menyampaikan apresiasi dan dukungan kuat terhadap langkah progresif Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. dalam mengawal penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari Sumbawa. Senin (17/11/2025).
Eddy menyebut langkah Kapolda NTB sebagai contoh nyata kehadiran Polri dalam memastikan tata kelola koperasi berjalan transparan, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
"Kami di Pemuda Pancasila NTB sangat mengapresiasi komitmen dan langkah kongkrit Kapolda NTB. Penyaluran SHU yang dilakukan dengan pengawasan ketat menunjukkan keberpihakan Polri kepada rakyat. Ini bukti nyata bahwa negara hadir,” tegas Eddy Sophiaan.
SUASANA ACARA DI KANTOR BUPATI SUMBAWA
Senin (17/11/2025), Kantor Bupati Sumbawa penuh sesak oleh para tokoh penting: mulai dari pejabat kementerian, jajaran Forkopimda NTB, gubernur, kapolda dari berbagai provinsi, hingga tokoh agama dan akademisi. Dalam momentum besar itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan kembali mengetengahkan komitmen Polri dalam memastikan penyaluran SHU berlangsung tepat sasaran.
Agenda ini menjadi bagian dari implementasi program nasional “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat”, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin 3, 4, 5, 6, dan 8 terkait pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
DELAPAN PRIORITAS PENYALURAN SHU UNTUK PEMBANGUNAN NTB
Kapolda NTB menjelaskan delapan fokus utama penggunaan SHU Koperasi Salonong Bukit Lestari, yaitu:
1. Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang, termasuk UMKM dan pelatihan kerja.
3. Akses pendidikan melalui beasiswa.
4. Penguatan layanan kesehatan, termasuk bantuan alat kesehatan.
5. Perbaikan infrastruktur lokal, seperti jalan dan fasilitas publik.
6. Program lingkungan berkelanjutan dan rehabilitasi pascatambang.
7. Penguatan modal dan kapasitas koperasi.
8. Sosial kemasyarakatan bagi komunitas sekitar tambang.
“Kami memastikan SHU bukan hanya soal bisnis. Ini tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Kapolda.
3.403 PENERIMA MANFAAT DARI 29 DESA
Penyaluran SHU tahun ini menyentuh 29 desa di 5 kecamatan, dengan total penerima manfaat 3.403 orang. Penyerahan dilakukan secara simbolis bersama para pemimpin daerah dan kementerian.
Kapolda NTB menegaskan bahwa angka tersebut bukan hanya laporan administratif, tetapi representasi nyata hasil kerja kolektif antara masyarakat, pemerintah, koperasi, dan Polri.
DUKUNGAN KETUA PEMUDA PANCASILA NTB: LANGKAH KAPOLDA LAYAK DICONTOH
Ketua Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan menilai bahwa keberanian Kapolda NTB dalam memastikan SHU disalurkan secara transparan dan adil merupakan preseden yang harus dijadikan standar nasional.
“Apa yang dilakukan Bapak Kapolda Irjen Hadi Gunawan bukan hal kecil. Ini kerja besar untuk memastikan hasil usaha koperasi benar-benar kembali ke masyarakat. Pemuda Pancasila NTB siap mendukung penuh,” katanya.
Eddy menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan Polri dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan sektor pertambangan.
KAPOLDA NTB: POLRI HADIR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dalam penutupnya, Kapolda NTB menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
“Ini bukan hanya tentang SHU. Ini tentang bagaimana koperasi menjadi mesin kesejahteraan masyarakat. Polri hadir untuk memastikan semuanya berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dukungan dari organisasi besar seperti Pemuda Pancasila NTB menjadi angin segar bagi upaya Polri dalam memperkuat ekosistem koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan kini menjadi sorotan nasional—bukan hanya karena manfaatnya, tetapi karena keberanian memastikan keadilan ekonomi hadir hingga ke desa-desa. (*)
