Meulaboh — Insiden dugaan kelalaian pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kembali memantik kemarahan publik. DPW Muda Seudang Aceh Barat menegaskan bahwa kasus ini bukan kejadian pertama, melainkan bagian dari rentetan panjang kegagalan kepemimpinan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, dr. Ilum Anam, yang dinilai semakin membahayakan keselamatan masyarakat.
Desakan penggantian direktur menguat setelah kejadian hari ini, di mana seorang anak dengan kondisi pipi robek dilaporkan tidak mendapatkan penanganan medis di IGD selama kurang lebih dua jam. Tanpa kejelasan layanan, orang tua korban akhirnya memindahkan anak tersebut ke RS Swasta Harapan Sehat, dan baru di sana pasien mendapatkan perawatan.
Kadiv Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPW Muda Seudang Aceh Barat, Maulana Ridwan Raden, menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan puncak dari akumulasi persoalan manajerial yang selama ini dibiarkan, bukan insiden tunggal.
“Ini bukan kesalahan pertama, dan sangat berbahaya jika terus dianggap sepele. Yang kita lihat hari ini adalah akibat langsung dari kegagalan manajemen yang dibiarkan terlalu lama tanpa evaluasi serius,”tegas Maulana.
Menurutnya, selama dr. Ilum Anam menjabat sebagai direktur, RSUD Cut Nyak Dhien berulang kali menjadi sorotan publik akibat berbagai persoalan mendasar, antara lain:
1. Keluhan berulang terkait lambannya pelayanan, termasuk pelayanan gawat darurat yang seharusnya menjadi fungsi paling vital rumah sakit pemerintah.
2. Polemik manajemen dan tata kelola rumah sakit, yang memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil.
3. Sorotan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi, yang sempat menjadi temuan serta perbincangan publik.
4. Masalah fasilitas dan infrastruktur rumah sakit, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keselamatan dan kenyamanan pasien.
5. Konflik internal terkait jasa layanan dan remunerasi tenaga kesehatan, yang berdampak langsung pada stabilitas dan kualitas pelayanan.
Selain itu, DPW Muda Seudang Aceh Barat juga menyoroti adanya indikasi dan laporan bahwa direktur tidak sepenuhnya fokus menjalankan tugas manajerial sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit.
“Kami menerima berbagai laporan dan melihat indikasi bahwa direktur masih aktif mengejar insentif sebagai dokter spesialis, sehingga harus melakukan visit pasien. Akibatnya, visit tidak optimal, sementara tugas-tugas manajerial justru terbengkalai,” ungkap Maulana.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan konflik peran yang serius, karena jabatan direktur menuntut fokus penuh pada pengelolaan sistem, pengawasan pelayanan, dan pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar aktivitas klinis individual.
“Tidak ada larangan seorang direktur berlatar belakang dokter. Tapi ketika kepentingan insentif klinis mengganggu fungsi kepemimpinan dan keselamatan pasien, maka ini sudah menjadi masalah struktural,” tegasnya.
Maulana menilai, ketidakfokusan pada manajerial inilah yang berkontribusi pada buruknya koordinasi, lambannya respons IGD, dan absennya kontrol efektif di lapangan.
“Semua ini menunjukkan satu pola yang sama: manajemen tidak sehat, kepemimpinan lemah, dan tidak berpihak pada keselamatan pasien,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai rumah sakit pemerintah milik Kabupaten Aceh Barat,RSUD Cut Nyak Dhien seharusnya menjadi tempat paling aman dan paling cepat memberikan pertolongan, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki banyak pilihan layanan kesehatan.
“Kami menolak keras kegagalan ini , Jangan tunggu beliau pensiun. Apalagi melihat wacana kepegawaian ke depan, bisa berkepanjangan masa jabatan nya , Lantai apa jaminan nya besok beliau bekerja lebih baik?”, ujarnya.
Maulana mengingatkan bahwa mempertahankan direktur di tengah rentetan persoalan serius justru membuka risiko yang jauh lebih besar bagi masyarakat.
“Hari ini masih anak dengan pipi robek. Besok bisa saja kasus yang lebih berat. Jika sampai ada korban jiwa akibat lambannya pelayanan, maka itu adalah kegagalan kolektif yang tidak bisa dimaafkan,” tegasnya.
Atas dasar itu, DPW Muda Seudang Aceh Barat menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yakni:
1. Segera mencopot dan mengganti Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tanpa menunggu masa pensiun
2. Melakukan evaluasi dan audit manajerial secara menyeluruh, termasuk pembagian peran direktur dan aktivitas klinis, terhadap seluruh jajaran pimpinan RSUD Cut Nyak Dhien
3. Menempatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan sebagai prioritas absolut kebijakan daerah
“Kesehatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi menjaga jabatan seseorang. Jika pemerintah daerah masih mempertahankan pimpinan rumah sakit dengan rekam jejak persoalan seperti ini, publik berhak menilai ada pembiaran yang disengaja,” pungkas Maulana Ridwan Raden.
Laporan : Muhammad Fawazul Alwi
