‎Rame Rame Ketua Parnas Berkoalisi Telanjangi Hasil Bumi Demi Emas Ilegal di Abdya

Barsela24news.com
Abdul Razak, ST Pemerhati Sosial Aceh. Foto: (Dok Pri)
BLANGPIDIE, ACEH - ‎Kebrutalan para penambang emas Ilegal semakin membabi buta di Kabupaten dengan Julukan "Bumi Breuh Sigupai" Aceh Barat daya belakang ini semakin disorot oleh media, laporan keuchik Idris selaku kepala Desa membuat masyarakat semakin geram atas kelakuan para penambang emas di Desa Alue Peunawa.
‎Pemerintahan dua Gampong seakan-akan lebih memilih diam dengan kondisi alam yang semakin rusak oleh penggali lobang emas dimaksud, mereka di duga telah melakukan kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan di lokasi tambang.
‎Kepada salah seorang awak media Keuchik Alue Peunawa Idris mengakui menjalin kerjasama dengan Keuchik Blang Dalam Juanha demi mengunci informasi pekerjaan gelap tersebut, mereka membenarkan telah bekerja sama dengan beberapa awak media lokal, termasuk petinggi partai Nasional.
‎Pertemuan itu berlangsung selama dua jam pada tanggal 07 April 2026 lalu di Lokasi penggilingan emas Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot.
‎"iya, ada beberapa media yang kami support melalui anggaran setoran dari para penambang emas di Desa Alue Peunawa dan Desa Blang Dalam, setoran itu kami serahkan kepada salah seorang pengurus Asosiasi kami" ucap Idris.
‎Selain informasi yang tertutup, Idris juga berupaya melakukan koordinasi dengan politisi lokal yang memimpin partai Nasional, Idris mengakui ada beberapa ketua Parnas memiliki galian lobang emas dan blender penggilingan.
‎"ada beberapa ketua partai juga terlibat membuka lobang emas, hingga membuat blender penggilingan batu, mereka juga wajib memberikan setoran" tambahnya.
‎Kecenderungan menjarah hasil Bumi demi meraup pundi rupiah sehingga banyak ketua partai semakin kompak menjalin bisnis arah kiri seakan-akan mereka seperti Berkoalisi menjadikan bumi Abdya terancam longsor.
‎Abdul Razak selaku pemerhati sosial menyayangkan sikap tersebut, menurutnya para petinggi partai seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat banyak serta berupaya mencari solusi melalui lembaga dewan perwakilan rakyat agar tambang masyarakat memiliki status yang jelas.
‎"seharusnya ketua partai harus mampu memainkan perannya mendesak anggota DPRK Abdya agar mencari solusi terbaik atas tambang tersebut, tetapi kita menyayangkan yang terjadi justru sebaliknya, mereka sudah Berkoalisi menjarah hasil bumi dengan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan negara". (Tim)