Mataram, 08 Desember 2025 - DPD IMPERIUM NTB melalui Ketua Muhammad Ramadhan menyampaikan pernyataan resmi yang menantang Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk membuka secara terang benderang nama-nama oknum anggota dewan yang telah mengembalikan uang dalam dugaan skandal dana siluman.
Imperium menilai bahwa langkah pengembalian dana oleh sejumlah oknum, tanpa adanya kejelasan status hukum dan tanpa publikasi resmi, justru memperkuat kecurigaan bahwa proses penanganan kasus ini belum dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Publik berhak tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam aliran dana tersebut.
Ketua DPD Imperium NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa kerahasiaan mengenai nama-nama tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
“Jika sudah ada pengembalian dana, berarti ada pihak yang menerima aliran anggaran yang tidak semestinya. Lalu mengapa nama-nama itu tidak diumumkan? Mengapa publik dibiarkan menebak-nebak? Transparansi tidak boleh ditunda,” ujar Ramadhan.
Ia juga menyampaikan bahwa praktik penanganan kasus yang setengah-setengah dapat menciptakan ruang spekulasi, seolah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja dilindungi atau ditempatkan dalam posisi aman. Menurutnya, penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara terbuka agar tidak melahirkan persepsi buruk terhadap lembaga penegak hukum.
Ramadhan menilai bahwa Kejati NTB memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan penanganan kasus ini diketahui publik. Pengembalian uang oleh oknum tertentu merupakan fakta hukum yang tidak dapat diabaikan dan seharusnya menjadi dasar untuk mengedepankan kejujuran institusional.
“Kami hanya ingin Kejati NTB bekerja secara terbuka. Jangan ada ruang gelap dalam kasus yang melibatkan uang rakyat. Nama-nama itu harus dibuka agar masyarakat mengetahui siapa yang menerima, siapa yang mengembalikan, dan sejauh mana prosesnya berjalan,” tegasnya.
Sebagai organisasi pemantau kebijakan publik, DPD Imperium NTB memastikan akan terus mengamati perkembangan kasus ini. Ramadhan menegaskan bahwa Imperium akan tetap hadir di ruang publik untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada simbol, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Keterbukaan adalah kunci. Jika Kejati NTB berani membuka nama-nama tersebut, itu akan menunjukkan keberpihakan kepada keadilan dan kepada rakyat. Imperium NTB akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk komitmen terhadap integritas publik,” tutup Muhammad Ramadhan. (*)
