Aceh Barat – Skala kerusakan akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh menuntut respons pemulihan yang cepat dan tepat, termasuk kesediaan untuk menerima bantuan dari pihak luar. Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA) Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, atau Awie, mendesak Pemerintah agar tidak menghambat bantuan dari komunitas internasional.
Awie menyatakan bahwa besarnya dampak bencana ini, yang merusak infrastruktur vital dan tempat tinggal warga, memerlukan sumber daya yang sangat besar.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi, namun sekaligus harus bersikap terbuka dan memfasilitasi setiap bantuan kemanusiaan yang datang dari lembaga-lembaga internasional, negara sahabat, maupun organisasi non-pemerintah asing (NGO Asing).
"Situasi darurat pasca-bencana ini menuntut kita untuk memprioritaskan kemanusiaan di atas segalanya. Pemerintah harus segera membuka akses, memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan, dan bertindak sebagai koordinator yang efektif agar semua bantuan domestik maupun internasional dapat tepat sasaran," tegas Awie.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu, khususnya dalam penanganan Tsunami 2004, membuktikan betapa vitalnya peran bantuan global dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Awie, fokus utama bantuan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendesak, seperti pembangunan kembali rumah warga, perbaikan fasilitas kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terputus.
"Jangan sampai pertimbangan birokrasi atau gengsi harga diri negara menjadi alasan yang menghambat pertolongan bagi masyarakat kami yang sedang menderita. Prioritas tertinggi kita adalah pemulihan yang tuntas dan segera," tutup Awie, berharap pemerintah dapat merespons seruan ini dengan kebijakan yang inklusif demi mempercepat proses normalisasi kehidupan warga Aceh.
(Rausi Zahbina)
