Sumbawa Barat, NTB - Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menegaskan arah baru pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat dengan konsep Pariwisata Kerakyatan. Hal ini disampaikan pada saat Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Konsep ini menekankan keterlibatan dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan cluster industri pariwisata tahun 2026, dan akan mulai berjalan penuh pada tahun 2027. “Tahun 2026 kita intervensi melalui anggaran daerah. Saya minta perangkat daerah atau OPD menerjemahkan secara teknis apa yang menjadi harapan pemerintah daerah,” tegasnya.
Pariwisata investasi tetap didorong, tetapi manfaatnya harus kembali ke rakyat
Bupati menekankan bahwa investasi di sektor pariwisata tetap akan diberikan ruang dan kemudahan. Namun yang utama adalah memastikan bahwa perkembangan investasi juga menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat.
“Pariwisata kerakyatan itu konsepnya sederhana, maju investasinya, maju juga masyarakatnya. Dampaknya harus dirasakan secara langsung oleh warga, UMKM, kelompok sadar wisata, dan desa-desa sekitar kawasan wisata,” ujarnya.
Sebagai implementasi awal, pemerintah daerah akan memulai pengembangan Pariwisata Kerakyatan di Kecamatan Brang Ene dan Kecamatan Brang Rea. Kawasan ini akan dikembangkan dengan memadukan Wisata alam, wisata budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
Pengembangan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata. Bupati juga menjelaskan bahwa kedepan akan dilakukan pergeseran arus wisatawan, Wisatawan yang selama ini hanya berkunjung ke kawasan investasi seperti pantai-pantai di Sekongkang, Maluk, dan Kertasari akan diarahkan untuk juga menikmati destinasi kerakyatan di Brang Ene.
“Selama ini mereka datang surfing, lalu kembali ke hotel. Kedepan, kita bawa mereka ke destinasi rakyat, supaya perputaran ekonomi terjadi di tengah masyarakat,” ucap Bupati.
Sistem pengelolaan mengikuti praktik terbaik nasional, Bupati mencontohkan beberapa model pengelolaan destinasi wisata seperti di Jatim Park dan Bali Zoo yang dinilai berhasil memadukan rekreasi dengan pelayanan yang terstruktur.
Di kawasan Brang Ene, nantinya akan disiapkan pintu masuk (gate) dengan sistem tiket gelang bagi pengunjung
jalur wisata jalan kaki dan sepeda-sepeda wisata yang disewakan titik-titik perhentian atau checkpoint untuk swafoto, istirahat, sambil menikmati jus atau kuliner lokal. Ada juga yang melalui jalur sungai, persawahan, dan kaki bukit.
“Model ini akan kita coba. Ketika masuk gate, pengunjung membayar tiket. Di dalam, masyarakat menjadi pengelola warung, penyedia jasa, pemandu, dan pelaku usaha kreatif,” jelasnya.
Untuk memastikan tata kelola yang profesional dan tetap berbasis desa, Bupati menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan akan dilakukan oleh UPTD yang bekerja sama dengan BUMDes.
Pengembangan dimulai pada tahun ini, sementara operasional bertahap direncanakan pada 2027.
Selain Brang Ene, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan wisata menuju kawasan Rarak, Konsepnya menyerupai kawasan dataran tinggi dengan pemandangan alam perbukitan,
Ke depannya akan disiapkan trayek jalan kaki dari Bintang Bano menuju Gua Mumber, titik pemberhentian dengan kafe-kafe kecil, rest area yang memberi ruang bagi UMKM lokal.
Bupati berharap konsep ini tidak hanya menambah destinasi baru, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui strategi ini, Bupati menegaskan bahwa Sumbawa Barat tidak hanya menjadi tujuan wisata berbasis investasi besar, tetapi juga rumah bagi pariwisata yang memuliakan rakyat, memperkuat budaya lokal, dan memperluas kesempatan ekonomi.
“Pariwisata Sumbawa Barat harus menghadirkan kebahagiaan bagi pengunjung dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.” tutup Bupati. (*)
