Bireuen - Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen untuk mempublikasikan secara terbuka rincian penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Fauzan menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh SAPA, alokasi BTT Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp2 miliar. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada penjelasan terbuka mengenai peruntukan dan realisasi anggaran tersebut.
“Kami juga menerima informasi bahwa anggaran BTT tahun 2025 diduga tidak terserap secara maksimal dan menyisakan hingga Rp700 juta. Jika informasi ini benar, tentu sangat kami sayangkan karena berdampak langsung pada kerugian masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Fauzan. Jumat 9 Januari 2026.
Ia menilai, dalam situasi darurat akibat bencana, tidak boleh ada alasan pembiaran anggaran darurat hingga berujung SiLPA, sementara masyarakat terdampak masih hidup dalam keterbatasan dan kekurangan.
Fauzan mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada Plt Kepala BPBD Bireuen terkait dugaan tidak terserapnya BTT tersebut. Namun jawaban yang diberikan dinilai tidak memadai.
“Kami hanya menerima jawaban singkat ‘tidak benar’, tanpa penjelasan lanjutan. Kami tidak mengetahui bagian mana yang tidak benar, apakah soal ratusan juta rupiah yang menjadi SiLPA atau hal lainnya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut,” katanya.
Oleh karena itu, Fauzan meminta agar rincian penggunaan BTT dipublikasikan melalui media agar dapat diketahui publik secara terbuka dan jelas. Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang dinilai belum mencerminkan pemerataan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Di lapangan, warga terdampak bencana masih serba kekurangan dan bantuan yang disalurkan belum memadai. Ini harus menjadi perhatian serius Bupati Bireuen. Jika pengelolaan di tingkat bawah tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya kegagalan administrasi, tetapi juga kerugian nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fauzan menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberikan amanah wajib memahami bahwa anggaran yang dikelola merupakan uang rakyat, bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu.
“Pejabat digaji dari uang rakyat. Bekerja dengan baik adalah kewajiban, dan transparansi adalah keharusan. Jangan sampai anggaran BTT dan bantuan lainnya hanya berputar di lingkaran tertentu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
