Oleh : Muhammad Ramadhan
Bima, NTB - Masyarakat Dapil VI Kabupaten Bima, khususnya Kecamatan Palibelo, semakin muak dengan pola wakil rakyat yang hanya hadir saat musim kampanye, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan kerja nyata. Dua nama yang patut disorot tajam adalah Hj. Suhartini dari Partai Golkar yang sudah dua periode duduk di DPRD, serta Taufan dari PDI Perjuangan yang hingga kini sama sekali tak menunjukkan kontribusi signifikan bagi masyarakat Dapil VI.
Hj. Suhartini, dengan masa jabatan dua periode, seharusnya menjadi figur yang paling bertanggung jawab atas wajah pembangunan di Dapil VI. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur dasar di Kecamatan Palibelo masih memprihatinkan: jalan lingkungan rusak dan berlubang, akses antar-desa tidak layak, serta minimnya sentuhan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Dua periode seharusnya cukup untuk menghadirkan terobosan, bukan sekadar retorika.
Sementara itu, Taufan dari PDI Perjuangan tampil nyaris tanpa jejak. Tidak ada program unggulan yang dapat ditunjukkan, tidak ada keberpihakan nyata yang terasa oleh masyarakat Palibelo. Keberadaannya di DPRD lebih mirip “kursi kosong” yang hanya terisi secara administratif, tanpa dampak politik dan sosial yang berarti bagi konstituen yang diwakilinya.
Ketimpangan pembangunan di Kecamatan Palibelo semakin telanjang. Irigasi pertanian yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi rakyat dibiarkan terbengkalai. Sawah-sawah kerap kekurangan air, petani dipaksa bertahan dengan sistem tadah hujan, sementara wakil rakyatnya sibuk dengan agenda politik yang jauh dari penderitaan masyarakat. Di sektor infrastruktur, kondisi jalan desa hingga jalan penghubung antarwilayah masih jauh dari kata layak. Ini bukan sekadar soal estetika, tetapi menyangkut keselamatan, akses ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Lebih menyakitkan lagi, akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di Palibelo masih penuh hambatan. Fasilitas sekolah yang terbatas, minimnya dukungan beasiswa daerah, serta absennya advokasi serius dari DPRD membuat anak-anak dari keluarga miskin terus berada dalam lingkaran ketertinggalan. Di mana peran wakil rakyat ketika generasi muda Palibelo kesulitan mengejar masa depan yang lebih baik?
DPRD bukan sekadar lembaga formal untuk menyerap gaji dan fasilitas negara. DPRD adalah alat perjuangan rakyat. Namun yang terlihat di Dapil VI justru pengkhianatan terhadap mandat konstituen. Hj. Suhartini dan Taufan telah gagal menjadikan jabatan politik sebagai sarana pengabdian. Dua periode kekuasaan tanpa terobosan dan satu periode tanpa kontribusi nyata adalah catatan kelam yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Masyarakat Palibelo dan Dapil VI secara umum berhak menuntut pertanggungjawaban moral dan politik. Jika para wakil rakyat ini tidak mampu menghadirkan perubahan, maka mereka tidak pantas lagi meminta kepercayaan pada periode berikutnya.
Rakyat bukan alat legitimasi lima tahunan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak mengevaluasi dan menghukum secara politik mereka yang lalai dan abai.
Sudah saatnya Dapil VI bangkit dan menolak wakil rakyat yang hanya pandai berjanji. Palibelo tidak butuh politisi seremonial. Palibelo butuh pejuang yang bekerja, bukan penguasa yang bersembunyi di balik kursi empuk DPRD. (tim)
