Lombok Tengah, NTB – Berbagai persoalan krusial yang mengganggu keseharian masyarakat Lombok Tengah akhirnya terbongkar secara terbuka dalam audiensi antara Pusat Advokasi dan Aksi Pemuda (PAAP) NTB dengan Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, pada Senin (05/01/2026) di Kantor DPRD Lombok Tengah. Mulai dari jalan yang rusak berkepanjangan, sampah yang tak terkelola, hingga pelayanan PDAM yang jauh dari harapan, menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Bahkan, PAAP NTB mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan audiensi dan siap melaksanakan demonstrasi besar-besaran jika tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait.
Jalan Barabali-Praya Jadi Bukti Nyata Masalah yang Terabaikan
Jalan raya penghubung Barabali dan Praya telah menjadi sorotan publik setelah beberapa kali viral di media sosial karena kondisi yang tidak menguntungkan. Selain permukaan yang rusak, penumpukan sampah di sepanjang jalan membuat pemandangan tidak estetika dan berpotensi menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar.
Ki Agus Azhar, Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah, menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah dinas yang paling banyak menjadi perhatian dalam persoalan infrastruktur. "Kami sudah mengajukan perubahan status beberapa jalan kabupaten menjadi jalan provinsi pada tahun 2025, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah provinsi," ujarnya.
Kepala Dinas PUPR menambahkan bahwa dari total sekitar 800 kilometer jalan kabupaten, hanya 74 kilometer yang dalam kondisi baik. "Sekitar 200 kilometer lainnya dalam kondisi tidak layak digunakan. Kami sudah melakukan perbaikan sejak 2015 melalui pinjaman dari delapan OPD, dengan masa pinjaman delapan tahun," jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dinasnya menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan, namun kemampuan keuangan daerah tetap terbatas. "Kami memahami harapan masyarakat, tapi juga perlu dukungan dan kesabaran bersama," tambahnya.
Sampah Pasar Barabali: Armada Tidak Cukup dan Perilaku Warga Jadi Kendala
Persoalan sampah di Pasar Barabali juga menjadi fokus pembahasan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui bahwa penumpukan sampah di kawasan tersebut telah mengganggu kenyamanan pedagang dan masyarakat. "Ada tiga faktor utama yang menyebabkan masalah ini: armada yang tidak sebanding dengan volume sampah, perilaku masyarakat yang masih kurang peduli dalam mengelola sampah, serta pembuangan sampah di luar jadwal dan lokasi ilegal," jelas pihak DLH.
Untuk mengatasi masalah ini, DLH telah menyediakan container sampah sejak 2022 dan mulai awal tahun ini menurunkan armada serta truk khusus untuk membersihkan kawasan Pasar Barabali. Kepala UPT DLH, Wirahadi, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pengelola pasar dan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Sampah. "Sayangnya, kami masih terkendala oleh pembiayaan dan teknis di tingkat desa yang belum optimal," ujarnya.
PDAM Disorot Berat – Kebocoran Pipa Merusak Jalan, CSR Tidak Transparan
Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi persoalan yang paling menusuk hati masyarakat. Sejumlah anggota PAAP NTB menilai bahwa kebocoran pipa PDAM sering terjadi dan merusak jalan tanpa adanya perbaikan yang maksimal.
Hendri Von Mogo, SH, Ketua PAAP NTB, menyoroti kerusakan jalan di Dusun Montong yang disebabkan oleh pekerjaan PDAM. "Kami juga khawatir dengan kondisi mata air yang semakin terancam, sehingga meminta Komisi III untuk mengawasinya secara serius," ujarnya. Sementara itu, Iku Yusuf, anggota PAAP NTB, mendesak percepatan pemanfaatan sumber air yang dulunya digunakan oleh kelompok tani. "Air bersih adalah sumber kehidupan – kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi sumber penyakit. Sayangnya, respons PDAM seringkali terlalu lamban," tegasnya.
Sekjen PAAP NTB mengungkapkan bahwa meskipun bangga karena PDAM Lombok Tengah kini dikelola oleh pihak lokal (sebelumnya oleh perusahaan dari Lombok Utara), namun ketidakhadiran Direktur Utama PDAM pada audiensi tersebut sangat menyayangkan. Ia juga mengajukan tiga pertanyaan krusial: kesiapan petugas PDAM di lapangan yang sering tidak membawa perlengkapan memadai, lambatnya perbaikan ketika terjadi kerusakan pipa, serta transparansi dalam penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PDAM.
Dirtek PDAM yang hadir menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan. "Kami akan mengevaluasi seluruh sistem dan melakukan perbaikan pada titik-titik yang rusak berdasarkan aduan PAAP NTB, paling lambat dalam satu minggu ke depan," janjinya.
PAAP NTB: Tidak Ada Lagi Audiensi – Siap Gelar Demonstrasi Jika Tidak Ada Perubahan
Menutup audiensi, Ki Agus Azhar menyampaikan bahwa DPRD terbuka terhadap segala bentuk kritik dan aspirasi dari masyarakat. "PAAP NTB adalah mitra kami dalam mengawal pembangunan. Silakan terus berkomunikasi, karena aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bersama," pungkasnya.
Namun, PAAP NTB menegaskan bahwa mereka tidak akan menunggu lama jika tidak ada tindakan nyata. Muhammad Zulkarnaen, SH, Sekjen PAAP NTB, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan melalui audiensi, namun jika komitmen yang disepakati tidak dijalankan, mereka akan mengambil langkah yang lebih tegas. "Kami tidak akan melakukan audiensi lagi – jika tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan demonstrasi besar-besaran untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik terpenuhi," tandasnya dengan tegas.
Laporan : Bagoes
