Jakarta, 12 Januari 2026 ' Banjir kembali melanda Jakarta hari ini dan terjadi secara serentak di hampir seluruh wilayah kota. Genangan tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar dari kawasan hulu hingga pesisir. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa banjir Jakarta adalah masalah struktural yang dibiarkan menahun, bukan insiden alamiah semata.Berdasarkan laporan lapangan warga dan data sementara penanganan darurat, kondisi banjir hari ini menunjukkan pola sebagai berikut.
Di Wilayah Jakarta Selatan seperti Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu, dan Kebayoran Lama kembali menjadi titik genangan akibat meluapnya sungai dan saluran air yang tidak mampu menampung debit hujan. Kawasan yang seharusnya menjadi wilayah resapan air justru dipadati alih fungsi lahan dan pembangunan masif. Ini menegaskan kegagalan menjaga fungsi ekologis wilayah hulu.
Masuk Wilayah Jakarta Timur, Banjir terpantau di Kampung Melayu, Bidara Cina, Jatinegara, hingga Cakung, terutama akibat luapan sungai dan buruknya drainase permukiman padat. Jakarta Timur kembali menjadi wilayah dengan dampak sosial terbesar, di mana kampung kota selalu menjadi korban utama setiap banjir besar.
Bergeser ke Wilayah Jakarta Barat, Genangan terjadi di Kembangan, Kalideres, Duri Kosambi, dan sekitarnya, dengan air bertahan berjam-jam. Sistem drainase yang tua, tidak terawat, dan tersumbat menunjukkan kegagalan investasi infrastruktur dasar yang selama ini hanya dijadikan proyek tanpa pembenahan menyeluruh.
Sementara di Jakarta Pusat, Tanah Abang, Menteng, dan sekitarnya mengalami genangan yang melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Fakta bahwa pusat administrasi negara pun tidak aman dari banjir membuktikan bahwa masalah ini telah mencapai titik darurat kota.
Terakhir adalah Wilayah Jakarta Utara. Kawasan Penjaringan, Pluit, Muara Baru, dan Cilincing kembali mengalami kombinasi banjir kiriman, hujan lokal, dan rob. Jakarta Utara menanggung beban paling berat akibat penurunan muka tanah yang ekstrem, kerusakan pesisir, dan kegagalan perlindungan wilayah pantai. Warga pesisir dipaksa hidup dalam kondisi krisis permanen.
“Ketika seluruh wilayah Jakarta tenggelam secara bersamaan, ini bukan lagi persoalan teknis. Ini adalah bukti runtuhnya sistem pengelolaan kota secara menyeluruh. Data per wilayah menunjukkan satu kesimpulan: Jakarta dikelola tanpa keadilan ekologis,” tegas Achmad Zamzami, Sekjend Gerak Jakarta.
Zamzami menambahkan fakta penting yang tak bisa disangkal bahwa Banjir selalu berulang di wilayah yang sama, tanpa solusi permanen. Kampung kota dan wilayah pesisir menjadi korban paling parah. Pembangunan terus berjalan, tetapi daya dukung lingkungan terus dihancurkan.Penanganan pemerintah masih bersifat darurat, reaktif, dan penuh pencitraan. Kami menegaskan kembali, Banjir Jakarta adalah hasil akumulasi kebijakan yang salah, bukan semata curah hujan.
Kami merekomendasikan gubernur DKI Jakarta segara melakukan :
1. Audit terbuka dan evaluasi per wilayah atas kebijakan tata ruang dan pengendalian banjir.
2. Penghentian alih fungsi lahan di Jakarta Selatan dan wilayah hulu.
3. Pemulihan sungai dan kampung kota di Jakarta Timur, bukan penggusuran.
4. Perlindungan serius wilayah pesisir Jakarta Utara dari krisis rob dan penurunan tanah.
5. Pemenuhan hak warga terdampak di seluruh wilayah Jakarta, termasuk ganti rugi dan jaminan sosial.
Selama data lapangan terus diabaikan dan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan modal, maka banjir akan terus menjadi problem struktural yang akan dihadapi rakyat Jakarta, ujar Zamzami menambahkan.
Ketua Umum :Dhini Mudiani
Sekretaris Jenderal:A.Zamzami.
Direktur Program:Robi Maulana
Narahubung : Vichy +62 857-7668-8958


