Jakarta,- Peraturan presiden yang membuka jalan pengangkatan kepala dapur SPPG menjadi ASN PPPK menghadirkan ironi kebijakan yang sulit di bantah.
Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di gadang sebagai tulang punggung kebijakan makan bergizi gratis, namun keputusan memberi status kepegawaian negara kepada posisi yang baru di bentuk dan relatif baru bekerja memantik pertanyaan serius tentang keadilan, akal sehat dan keberpihakan negara.
Di satu sisi kepala SPPG yang bahkan belum melewati siklus panjang pengabdian, belum teruji oleh waktu dan belum mengalami kompleksitas birokrasi akar rumput, justru mendapatkan karpet merah menuju status ASN PPPK. Negara hadir begitu cepat, begitu sigap, seolah tidak ada ruang jeda untuk evaluasi mendalam.
"Legitimasi seakan lahir bukan dari pengabdian, melainkan dari posisi 'Strategis' secara politis".
Di sisi lain, perangkat desa, mereka yang bertahun-tahun menjadi tulang punggung pelayanan publik di level paling dasar, justru terus berada di ruang tunggu tanpa kepastian.
Mereka mengelola adminitrasi kependudukan, mendampingi masyarakat miskin, mengawal dana desa, meredam konflik sosial, hingga menjadi garda terdepan dalam berbagai program pusat.
Namun, pengabdian panjang itu tidak cukup untuk membuat negara hadir dengan status, perlindungan, dan penghargaan yang layak.
Kesenjangan ini menelanjangi pola kebijakan yang timpang. Negara tampak lebih bersemangat membangun simbol dan etalase program baru, ketimbang merawat pondasi lama yang selama ini menopang republik dari bawah.
Perangkat desa kembali diperlakukan sebagai pelengkap, bukan subjek utama pembangunan. Padahal Jargon "membangun dari desa" terus di ulang dalam pidato dan dokumen resmi.
Pengangkatan ASN PPPK seharusnya menjadi instrumen penghargaan dan loyalitas, profesionalisme, dan pengabdian jangka panjang.
Ketika prinsip itu dibalik, yang baru datang di Istimewakan, yang lama diabaikan, maka yang lahir buka reformasi birokrasi melainkan kecemburuan struktural dan krisis kepercayaan.
"Jika negara terus berjalan dengan logika seperti ini, desa akan merasa asing di rumahnya sendiri"
Pengabdian akan kehilangan makna, dan loyalitas perlahan berubah menjadi kelelahan kolektif. Pada titik itu yang runtuh bukan hanya semangat perangkat desa, tetapi juga kredibilitas negara di mata rakyatnya sendiri. (Red)
