Lombok Timur, Kamis 22 Januari 2026 —
Apa yang seharusnya menjadi ruang dialog antara rakyat dan penguasa justru berubah menjadi panggung kekerasan yang memalukan demokrasi. Aksi demonstrasi ratusan warga dan mahasiswa di Kantor Bupati Lombok Timur berakhir ricuh, menyisakan luka fisik dan luka moral yang lebih dalam: negara kembali hadir dengan pentungan, bukan dengan telinga dan nurani.
Sekitar 300 orang lebih dari berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kegelisahan kolektif atas carut-marut tata kelola pemerintahan daerah. Aksi yang sejak awal berlangsung terbuka dan terorganisir itu berubah menjadi chaos setelah massa aksi berhasil masuk ke dalam Gedung Kantor Bupati sebuah keberhasilan simbolik yang justru dibalas dengan represi aparat.
Menurut kesaksian korban, kericuhan terjadi bukan karena provokasi massa, melainkan akibat sikap aparat yang tidak menunjukkan itikad meredakan situasi. Massa aksi, yang kala itu diminta duduk sambil menunggu kemungkinan bupati keluar menemui mereka, justru diperlakukan dengan penuh kecurigaan.
“Kami sudah duduk. Kami bahkan meminta aparat ikut duduk agar suasana kondusif. Tapi mereka menolak. Ketika kami berdiri kembali, tanpa peringatan kami langsung diserang dan dipukul mundur,” ujar salah satu korban pemukulan saat ditemui di IGD RSUD dr. R. Soedjono Selong.
Akibat tindakan brutal tersebut, lebih dari dua orang peserta aksi dilaporkan menjadi korban pemukulan aparat, dua di antaranya harus dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan medis. Fakta ini menegaskan satu hal: pendekatan keamanan kembali dipilih sebagai jalan pintas untuk membungkam suara publik.
Ketua IT99, Hadiyat Dinata, yang menyaksikan langsung insiden tersebut, dengan tegas mengecam tindakan aparat. Ia menyebut kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk ekses kekuasaan yang kehilangan kendali dan empati.
“Ini berlebihan. Tidak ada alasan membenarkan pemukulan terhadap mahasiswa dan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi. Apa susahnya bupati keluar menemui rakyatnya? Jangan hanya nyaman di kursi empuk, sementara rakyat dipukul di halaman kantor sendiri,” tegas Dinata.
Kritik serupa datang dari sejumlah tokoh masyarakat yang menyayangkan sikap bupati yang enggan menemui massa aksi. Ketidakhadiran kepala daerah dalam momentum krusial ini dinilai sebagai simbol kepemimpinan yang menjauh dari rakyat, alergi kritik, dan lebih memilih bersembunyi di balik barikade aparat.
Dalam kacamata demokrasi, peristiwa ini bukan sekadar kericuhan demonstrasi. Ia adalah potret buram relasi kuasa di Lombok Timur, di mana aspirasi publik diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai bahan koreksi. Ketika aparat diberi ruang bertindak kasar, sementara bupati memilih diam dan menghindar, maka yang runtuh bukan hanya ketertiban, tetapi legitimasi moral kekuasaan itu sendiri.
Hari ini, publik Lombok Timur tidak hanya menuntut keadilan atas pemukulan terhadap massa aksi. Lebih dari itu, rakyat sedang mengajukan pertanyaan mendasar: apakah bupati masih berani berdiri di hadapan rakyatnya sendiri, atau kekuasaan telah membuatnya pengecut terhadap suara publik?
Sejarah selalu mencatat: pemerintahan yang anti-kritik dan gemar mengerahkan kekerasan, cepat atau lambat, akan tumbang oleh akumulasi kemarahan rakyat yang dikhianati.
Laporan : RY
