Koordinator Lembaga Study Profesi Indonesia (LSPI), Pemerhati Desa, Ahmad S, AMd
Jakarta,- Gagasan koperasi desa merah putih (KDMP) yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto secara sepintas terdengar heroik, Ia di bungkus dengan jargon kemandirian desa, ekonomi gotong-royong dan semangat nasionalisme kerakyatan.
Namun, ketika gagasan ini dibedah lebih dalam, justru muncul paradoks mendasar antara narasi ideologis yang diklaim dan realitas skema kebijakan yang di rancang.
Paradoks pertama terletak pada skema bisnis koperasi itu sendiri. Koperasi secara prinsip adalah entitas ekonomi berbasis anggota, sukarela dan mandiri.
Namun, koperasi desa merah putih di rancang sebagai proyek masif, seragam dan top-down. Desa-desa yang memiliki karakter ekonomi berbasis berbeda, baik agraris, pesisir maupun wisata, di paksa masuk ke dalam satu model koperasi nasional
Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, skema ini berpotensi mematikan koperasi desa yang sudah tumbuh organik, menggantinya dengan koperasi negara yang kehilangan roh partisipatif
Paradoks kedua muncul pada nomenklatur pembiayaan pembangunan
Pemerintah mengklaim koperasi ini sebagai solusi ekonomi desa, tetapi sumber pembiayaan nya justru menggerus dana desa.
Artinya, dana yang semestinya fleksibel untuk kebutuhan prioritas lokal, seperti insfrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan dipersempit demi menopang satu program sentralistik. Disini koperasi bukan menjadi alat pemberdayaan, melainkan beban fiskal baru bagi desa.
Paradoks berikutnya adalah soal resiko dan akuntabilitas
Dalam dunia koperasi, resiko usaha di tanggung bersama oleh anggota yang memiliki kesadaran penuh atas keputusan bisnis. Dalam skema koperasi desa merah putih, resiko justru dipikul oleh desa, sementara desain kebijakan berasa di pusat.
Ketika koperasi gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kepala desa, pemerintah daerah, atau kementerian?
Namun dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan lebih menyerupai ekonomi komando ketimbang ekonomi gotong royong. Nasionalisme ekonomi yang di paksakan dari atas justru berisiko menjauh dari semangat kerakyatan itu sendiri.
Koperasi sejatinya tumbuh dari kepercayaan, kebutuhan riil, dan inisiatif warga. Tanpa itu, koperasi desa merah putih berpotensi menjadi monumen kebijakan; megah secara retorika, rapuh dalam praktek dan menyisakan beban jangka panjang bagi desa-desa yang katanya ingin di selamatkan. (Red)
